Konflik Pilkada Puncak Jaya Mengakibatkan 3 Meninggal

Puncak Jaya - Kapolda Papua Irjen Pol Drs. Boy Rafli Amar, MH, beserta rombongan melakukan kunjungan ke Kabupaten Puncak Jaya dalam rangka meninjau konflik antara massa pendukung Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Puncak Jaya, Selasa (4/7) pagi.

Kapolda Papua Irjen Pol Drs. Boy Rafli Amar, MH ditemani oleh Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI George Elnadus Supit, dan Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, SE, MM.

Kapolda beserta rombongan melakukan pengecekan terhadap barang bukti alat tajam yang disita dari pendukung calon, yang dipakai dalam konflik-pertikaian antara massa pendukung pasangan calon.

"Saya berharap agar Pemda Kabupaten Puncak Jaya mau membantu para korban yang mengalami kerugian materil akibat konflik tersebut. Polri bersama TNI siap mengamankan apabila nantinya diadakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) lagi di Kabupaten Puncak Jaya dan berharap terhadap pihak manapun agar tidak ada lagi konflik atau pertikaian," ujar Kapolda.

Kata dia, untuk mencegah konflik ini tidak berkepanjangan, Polri bersama TNI akan terus melakukan razia dan menyita senjata tajam atau alat-alat tajam tradisional.

Sementara itu Wakil Gubernur Papua Lukas Enembe, SE, MM, meminta kepada masyarakat agar jangan mudah termakan hasutan-hasutan dari pihak manapun, Wagub juga minta agar masyarakat tidak ikut-ikutan dalam tindakan-tindakan yang tidak ada gunanya dan kembali melakukan aktivitas seperti biasa, urusan pilkada biar diselesaikan oleh pemerintah;

"Saya meminta masyarakat mau membantu TNI dan Polri dalam menjaga keamanan yang ada di Kabupaten Puncak Jaya," ujarnya.

Sementara itu Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI George Elnadus Supit, mengharapkan masyarakat Kabupaten Puncak Jaya jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu atau hasutan dari pihak yang tidak bertanggung jawab dan agar menghentikan konflik atau pertikaian karena sudah banyak menimbulkan korban jiwa maupun materi. "Mari kita bersama-sama untuk menjaga keamanan di Kabupaten Puncak Jaya.

Korban jiwa maupun materil akibat konflik atau pertikaian yang terjadi mulai dari tanggal 15 Juni sampai tanggal 4 Juli 2017 di Kabupaten Puncak Jaya dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Puncak Jaya yaitu korban meninggal dunia sebanyak tiga orang, korban luka sebanyak 20 orang. Dari korban luka, 16 orang merupakan korban dari pihak massa pendukung paslon sedangkan empat orang merupakan korban dari aparat kepolisian;

Sedangkan kerugian materi yakni sebanyak 14 unit rumah dan 10 unit honai terbakar, sembilan unit sepeda motor hangus rusak karena mengalami kebakaran.

Pertikaian massa pendukung pasangan calon kandidat nomor urut 1 Yustus Wonda-Kirenius Telenggen dengan pasangan nomor urut 3 Yuni Wonda-Denias Geley, Minggu (2/7) akhirnya mendapatakan kesepakatan untuk berdamai.

Kesepakatan perdamaian disepakati melalui patah panah, Senin ini. Perdamaian dihadiri langsung oleh Bupati Puncak Jaya Drs. Henok Ibo, Dandim 1714/PJ Letkol Inf. Hindratno Devidanto, Kapolres Puncak Jaya AKBP Hotman Hutabarat, Ketua II DPRD Jaya Mendi Wonorengga, Kolonel Inf. Joshua Sembiring.

Setwan DPRD Puncak Jaya Daud Wendamili, Plh. Sekda Akbar Fitrianto, SSTP, sebagai saksi yakni Ketua Klasis GIDI Mulia Pdt. Dainus Game, Wakil Ketua Klasis GIDI Pdt. Telius Wonda.

Turut dihadirkan pihak bertikai perwakilan paslon nomor urut 1 Erenias Kogoya, perwakilan Paslon nomor urut 2 yaitu Matius Kiwo, perwakilan Paslon nomor urut 3 Yeki Telenggen dan Kire Wonda.

Dalam kesepakatan yang berlangsung ini dimediasi langsung oleh aparat TNI-Polri dan para tokoh masyarakat setempat dengan ditandai pemasangan parameter bendera merah putih di wilayah pasar kota baru yang menjadi perbatasan untuk area dilarang bawa panah dan benda tajam.

"Dasar itu kami dari pihak kepolisian mangambil tindakan tegas melalui perintah Bupati untuk menyita semua panah dan parang bagi masyarakat. Hukum tercantum jelas, jadi kami sore ini akan melakukan sweeping gabungan," tegas Kapolres Puncak Jaya AKBP Hotman Hutabarat.

Sementara itu, Dandim 1714/Puncak Jaya Letkol Inf. Hindratno Devidanto mendukung penuh pelaksanaan sweeping gabungan dengan mengambil langkah tegas menyita senjata tajam yang dapat membahayakan keselamatan manusia seperti panah dan parang maupun kartafel.

"Kami bersama pihak kepolisian akan melakukan sweeping dengan sasaran penyitaan panah, parang dan menginspeksi oknum yang berada di jalan untuk dilarang membawa parang, kecuali berkebun," katanya.

Meski demikian, pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan kapolres dan saksi – saksi dari Tim Paslon 1, 2 dan 3 dalam penyitaan tersebut, sehingga barang yang diambil akan seimbang tidak berat sebelah.

TNI terus membantu menyelesaikan konflik yang ada di Kabupaten Puncak Jaya, dengan harapan tidak terjadi konflik seperti yang terjadi beberapa terakhir ini hingga mengakibatkan korban – korban yang berjatuhan dari masyarakat.

Pada kesempatan itu, Bupati Puncak Jaya Drs. Henok Ibo menegaskan, permasalahan yang terjadi di daerahnya tidak boleh berlarut-larut dan harus mengambil keputusan dengan menandatangani kesepakatan patah panah

"Intinya dalam kesepakatan yang dilakukan ini adalah memberikan wewenang kepada Bupati, Kapolres, dan Dandim agar semua peralatan panah dan parang yang ada di tangan oknum dapat dirampas, dan sebelumnya dalam beberapa bulan yang lalu telah diberitahukan kepada oknum-oknum untuk larangan membawa panah tetapi ternyata oknum tersebut tidak menghargai adanya larangan tersebut," katanya.

Dikatakannya, membawa alat tajam di muka umum telah diatur dalam undang, baik itu membawa panah maupun membawa parang yang akan membahayakan sesama manusia.

"Kami pemerintah selalu menasehati bahwa hal ini tidak baik untuk dilakukan tapi ternyata tetap dilakukan. Jadi kesepatan bersama yang dilakukan dan ditandatangani bersama telah disaksikan langsung oleh Kapolres dan Dandim dan itu harus dihargai untuk tidak lagi melakukan konflik," tukasnya.