Pansus Angket KPK Temui Koruptor, Ini Komentar Ketum PKB

Jakarta - Manuver yang dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan banyak kecaman. Salah satu yang dikritik adalah langkah Pansus menemui koruptor di Lapas Sukamiskin untuk meminta keterangan terkait dugaan penyelewengan proses penyidikan kepada para terpidana korupsi.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, menilai, langkah tersebut merupakan hak Pansus Angket KPK. PKB, kata Muhaimin, tidak mau mencampuri urusan Pansus.

"Iya itu memang haknya pansus, mau apalagi kita? Kita lihat saja," ujar Muhaimin usai acara Halalbihalal bersama Kedutaan Besar Eropa untuk Indonesia, di Restoran Bunga Rampai, Menteng, Jumat (7/7) malam.

Hal yang paling penting, kata Muhaimin, PKB tidak ikut terlibat dalam Pansus tersebut. Menurutnya, pihaknya juga tidak bisa menilai apakah langkah Pansus bias atau tidak obyektif.

"Tergantung kesimpulannya lah nanti, kesimpulannya kayak apa," tutur dia.

Sementara itu Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj, mengaku dirinya tak punya hak untuk mengomentari langkah Pansus. Namun, Said berharap, Pansus bisa bekerja secara proporsional dalam melakukan investigasi.

"Saya sebenarnya tidak berhak mengomentari karena (PBNU) bukan partai politik. Itu kan ada di ranah DPR. Yang jelas kami mengharapkan semua harus proporsional," ujar Said Aqil.

Said Aqil juga sebenarnya tidak mempermasalahkan kunjungan tim Pansus Hak Angket KPK ke Lapas Sukamiskin, dan meminta keterangan dari para napi kasus korupsi. "Kalau alasannya kemanusiaan ya tidak apa-apa," kata dia.

Meski demikian, Said menyatakan, PBNU selalu mendukung keberadaan KPK dan upaya pemberantasan korupsi.

"Kami dukung adanya KPK yang ingin memberantas korupsi yang sebelumnya ranah kejaksaan dan kepolisian yang mungkin dinilai kurang efektif, maka pemerintah membentuk KPK," pungkas dia.