PDIP Minta Penyelundupan BBM Subsidi Dibongkar
Senin, 23 April 2012 | 17:47 WIB
PDIP cium keanehan dalam alasan pemerintah terkait pengurangan BBM bersubsidi.
F-PDIP mendesak pemerintah untuk membongkar praktik penyelewengan dalam penggunaan BBM bersubsidi.
Anggota Komisi XI dari F-PDIP Dolfie OFP menyatakan, fraksinya merasa ada keanehan dengan alasan Pemerintah meluncurkan program pengurangan BBM bersubsidi untuk kendaraan di atas 1500 CC.
Alasan Pemerintah adalah asumsi kenaikan penggunaan BBM bersubsidi akan meningkat sebesar 3 juta kiloliter dari asumsi sebelumnya 40 juta kiloliter di APBN Perubahan 2012.
"Darimana angka-angka itu datangnya? Kenaikan di mana? Mengapa kemudian dibebankan ke penggunaan BBM bersubsidi oleh publik luas?" kata Dolfie dalam siaran pers di Gedung DPR, Jakarta, hari ini.
Menurut Dolfie, berdasarkan informasi yang diperolehnya, BBM bersubsidi justru banyak diselewengkan khususnya oleh kalangan industri. Selain itu, sebagian lainnya diseludupkan oleh penyeludup yang diduga melibatkan aparat Pemerintahan.
"Di Komisi XI, pernah dilaporkan adanya tanker membawa BBM bersubsidi ditahan oleh Bea Cukai di Batam. Pemilik tanker beralasan bahwa BBM bersubsidi itu dipesan oleh salah satu BUMN di Sumatera Utara. Ternyata, tanker dan BBM itu mau diseludupkan ke luar negeri," jelas Dolfie.
Dolfie mengatakan, seharusnya Pemerintah membereskan penyalahgunaan itu. Pemerintah perlu mengetatkan pengawasan terhadap industri yang sebenarnya tak dibolehkan menggunakan BBM bersubsidi.
"Coba cek perkebunan sawit atau pertambangan batubara. Truk-truk mereka memakai BBM bersubsidi atau tidak? Ini yang harus diperbaiki. Kenapa penyalahgunaan ini tak dibereskan? Jangan menyalahkan sektor publik yang tak seberapa banyak menggunakan BBM," tegas Dolfie.
F-PDIP mendesak pemerintah untuk membongkar praktik penyelewengan dalam penggunaan BBM bersubsidi.
Anggota Komisi XI dari F-PDIP Dolfie OFP menyatakan, fraksinya merasa ada keanehan dengan alasan Pemerintah meluncurkan program pengurangan BBM bersubsidi untuk kendaraan di atas 1500 CC.
Alasan Pemerintah adalah asumsi kenaikan penggunaan BBM bersubsidi akan meningkat sebesar 3 juta kiloliter dari asumsi sebelumnya 40 juta kiloliter di APBN Perubahan 2012.
"Darimana angka-angka itu datangnya? Kenaikan di mana? Mengapa kemudian dibebankan ke penggunaan BBM bersubsidi oleh publik luas?" kata Dolfie dalam siaran pers di Gedung DPR, Jakarta, hari ini.
Menurut Dolfie, berdasarkan informasi yang diperolehnya, BBM bersubsidi justru banyak diselewengkan khususnya oleh kalangan industri. Selain itu, sebagian lainnya diseludupkan oleh penyeludup yang diduga melibatkan aparat Pemerintahan.
"Di Komisi XI, pernah dilaporkan adanya tanker membawa BBM bersubsidi ditahan oleh Bea Cukai di Batam. Pemilik tanker beralasan bahwa BBM bersubsidi itu dipesan oleh salah satu BUMN di Sumatera Utara. Ternyata, tanker dan BBM itu mau diseludupkan ke luar negeri," jelas Dolfie.
Dolfie mengatakan, seharusnya Pemerintah membereskan penyalahgunaan itu. Pemerintah perlu mengetatkan pengawasan terhadap industri yang sebenarnya tak dibolehkan menggunakan BBM bersubsidi.
"Coba cek perkebunan sawit atau pertambangan batubara. Truk-truk mereka memakai BBM bersubsidi atau tidak? Ini yang harus diperbaiki. Kenapa penyalahgunaan ini tak dibereskan? Jangan menyalahkan sektor publik yang tak seberapa banyak menggunakan BBM," tegas Dolfie.
Simak berita dan artikel lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu
Bagikan
BERITA LAINNYA
ARTIKEL TERPOPULER
1
2
Kemenkomdigi: Kami Akan Terus Perang Melawan Judi Online!
SUMATERA UTARA
5
B-FILES
KPK Duga Ahmad Dedi Terima Uang Urus Pita Cukai Rokok dan Miras




