Diberi Kemudahan Kredit, Pengusaha Metromini Siap Remajakan Armadanya

Jakarta - Meremajakan metromini yang sudah tua dan tidak laik jalan selama cukup sulit dilakukan karena para pengusaha metromini terbentur dengan dana yang cukup besar untuk membeli armada baru. Paling tidak, mereka harus merogoh kocek minimal Rp 150 juta untuk membeli bus sedang sebagai pengganti yang sudah rusak atau tidak laik jalan.

Fasilitas pembiayaan yang diberikan BNI Syariah kepada Mitra Transjakarta dapat digunakan untuk pembelian bus sedang. Mereka bisa mendapatkan pinjaman hingga maksimal Rp 562 juta dengan tenor pengembalian selama tujuh tahun.

Untuk tahap awal, penyaluran pembiayaan yang diberikan BNI Syariah kepada Mitra Transjakarta adalah untuk peremajaan 300 unit dengan total pembiayaan yang dialokasikan sebesar Rp 168 miliar.

Untuk tahun ini, ditargetkan akan ada 600 unit metromini atau bus sedang di Ibukota yang sudah diremajakan melalui penyaluran pembiayaan BNI Syariah. Diharapkan ke depan, pihaknya bisa membantu revitalisasi sebanyak 1.000 bus sedang pada tahun depan.

Seperti salah satu pengusaha metromini perorangan, Shanti Hutagaol (45). Ia mengetahui kebijakan mantan Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mengharuskan para pengusaha metromini meremajakan armadanya yang sudah tua, rusak dan tak layak jalan.

"Ini kebijakan dari Pak Ahok. Tahun 2015, kami sudah bicara dengan beliau. Waktu itu, Pak Ahok minta supaya bus-bus zombie dimusnahkan. Tetapi sekali lagi, kami kesulitan dalam pendanaan. Kami sudah minta keringan untuk dibina, bukan dibinasakan," kata Shanti di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (18/7).

Menanggapi kesulitan yang dihadapi para pemilik metromini ini, Pemprov DKI berjanji akan memberi subsidi kepada pemilik metromini yang mau bergabung dengan manajemen PT Transjakarta. Mereka akan diberikan bantuan subsidi untuk down payment (DP) pembelian armada bus.

"Pemprov beri subsidi kepada yang mau gabung. Saya mesti siapin DP sebesar Rp 75 juta saja dari awalnya Rp 150 juta. Saya diberi subsidi Rp 75 juta. Jadi saya hanya siapin DP Rp 75 juta dengan kontrak selama tujuh tahun. Itu yang non-KUR," terangnya.

Kalau pinjaman KUR, ia harus menyiapkan DP Rp 125 juta dengan kontrak dan cicilan selama lima tahun. Ditambah lagi kalau berhasil semuanya akan diperpanjang selama tiga tahun lagi.

"Kalau KUR dengan BNI, tetapi non KUR dengan BNI Syariah. Nah dengan begini kan kami mau bergabung dengan Transjakarta. Jadi pemilik berjanji mengikuti program dari Pemprov DKI," ujarnya.

Untuk perhitungan pendapatan per bulan, akan ditentukan dengan tarif per kilometer. Saat ini, pengusaha Kopaja sedang meminta tarif Rp 10.000 per kilometer sedangkan metromini dengan usulan tarif Rp 8.700 per kilometer.

"Kita juga harus ada garansi armada beroperasi sebanyak 170 kilometer per hari. Dengan pembagian 150 kilometer jalan di trayek dan 20 kilometer untuk pulang pergi dari dan ke pool dalam kondisi kosong penumpang," terangnya.

Melihat kendala yang dihadapi para pengusaha, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menjajaki kerja sama dengan BNI Syariah untuk memberikan kredit pinjaman dengan bunga dan tenor yang lunak. Ternyata, rencana PT Transjakarta disambut baik oleh BNI Syariah.

Tak ragu-ragu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama BNI Syariah, Abdullah Firman Wibowo memberikan pinjaman kredit untuk revitalisasi angkutan umum. Dengan syarat, pengusaha metromini perorangan tersebut harus menjadi mitra Transjakarta.

"Transjakarta memberikan kesempatan kepada seluruh mitra Transjakarta yang telah bekerja sama dalam program revitalisasi angkutan umum mendapatkan pinjaman melalui skema pembiyaan investasi unit kendaraan bus sedang dari BNI Syariah. Dengan akad murabahah atau jual beli," kata Abdullah.

Untuk semakin mengukuhkan kerja sama tersebut, dilakukan penandatangan kerja sama (PKS) penyaluran pembiayaan untuk pembelian bus Mitra Transjakarta dalam upaya menyediakan transportasi yang layak bagi warga DKI Jakarta.

Penandatanganan PKS tersebut dilakukan di Balai Kota DKI dan dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Plt Dirut BNI Syariah Abdullah Firman Wibowo, Direktur Operasional BNI Syariah Junaidi Hisom, Plt Direktur Bisnis BNI Syariah Dhias Widhiyati dan Direktur Utama PT Transjakarta Budi Kaliwono.

Budi Kaliwono menegatakan kerja sama ini dilatarbelakangi adanya Keputusan Gubernur No. 2348 tahun 2015 tentang penugasan kepada Transjakarta untuk dapat mengintegrasikan sistem angkutan umum pengumpan dengan mobil bus sedang ke dalam sistem Bus Rapid Transit (BRT). Serta melihat kebutuhan masyarakat akan penyediaan transportasi yang layak di Jakarta.

"Ke depan kami harapkan kerja sama ini dapat berlanjut. Sehingga upaya revitalisasi angkutan umum serta penataan transportasi di DKI Jakarta dapat dilakukan dengan lebih cepat. Sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pengembangan ekonomi daerah," kata Budi.