Setara: Rezim Jokowi Tidak Diktator

Jakarta - Setara Institute tidak melihat pemerintahan Jokowi sebagai rezim diktator. Saat ini, berbagai rambu dan prosedur demokrasi masih berjalan secara normal.

"Secara umum kebebasan sipil dan politik masih bisa dinikmati. Sejumlah UU juga memberikan jaminan kebebasan. Sementara seluruh mekanisme kontrol atas tindakan pemerintah juga workable. Jadi indikator-indikator diktatorisme tidak terpenuhi," kata Ketua Setara Institute Hendardi di Jakarta, Rabu (9/8).

Ia melihat anggapan Jokowi sebagai diktator merupakan pandangan politik kelompok yang tidak mendukung pemerintah. Tuduhan itu bukan penilaian obyektif ketatanegaraan.

"Kalaupun Jokowi mengambil tindakan-tindakan yang dianggap cermin diktatorisme, tindakan tersebut bisa dikoreksi melalui mekanisme yang tersedia," ujar Hendardi.

Di tempat terpisah, analis pada Exposit Strategic Arif Susanto menilai tudingan bahwa Presiden Jokowi itu diktator adalah berlebihan. Faktanya, tidak terjadi pembungkaman kritik, penutupan media, pemberangusan oposisi, atau tindakan-tindakan yang menihilkan hukum. Sejauh ini, tidak pula terdapat indikasi bahwa pemerintahan dijalankan secara autokratik dengan kekuasaan memusat tanpa batas di tangan seorang pemimpin.

"Di semua negara demokratis, pemimpin mungkin saja mengambil kebijakan yang keliru dan pemerintahannya tidak berjalan sebaik yang diharapkan. Namun, selama kebijakan tersebut masih bisa dikritisi publik, terlalu jauh untuk menyatakan pemerintahan tersebut sebagai suatu kediktatoran. Kritik publik masih mungkin menjadi penyeimbang kekuasaan dan alat kontrol untuk perbaikan kebijakan," kata Arif.

Ia merasa aneh karena tudingan Jokowi sebagai diktator justru muncul dari cuitan Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Pertama, sebagai bagian dari pemimpin lembaga legislatif, Fadli sendiri masih bebas untuk menjalankan kontrol kekuasaan Presiden. Kedua, tudingan tersebut disampaikan melalui media sosial, bukan forum resmi kelembagaan. Ketiga, karena tudingan tidak pernah menuntut verifikasi, ini tidak lebih dari suatu intrik dengan maksud tersembunyi di belakangnya.

"Berkaca dari tudingan tersebut, bukan hanya harus meningkatkan kinerja pemerintahan, istana patut menimbang pandangan-pandangan yang berbeda sebelum mengambil suatu kebijakan. Hal ini jauh lebih baik ketimbang bersikap reaksioner terhadap insinuasi oleh lawan politik. Lebih lanjut, pemerintah tidak boleh mengijonkan masa depan negara dengan mengakomodasi kekuatan jahat dalam politik nasional," tutup Arif.