Fahri Hamzah: Jokowi Tidak Otoriter

Jakarta - Tudingan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai otoriter dibantah oleh Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah. Kata Fahri Hamzah, sistem otoritarian sudah terkubur dengan amandemen UUD 1945.
‎
"Dengan amandemen konstitusi yang empat kali, maka sistem otoriter itu atau totalitarianisme sebagai kultur dari masyarakat atau sebagai ide dalam politik itu sudah hilang," kata Fahri Hamzah, Kamis (10/8).

Dijelaskannya, otoriter artinya rakyat percaya bahwa otoritas harus disatukan, diserahkan kepada satu orang atau lembaga. Maka segalanya, sosok itu yang memutuskan itu. Totaliter itu artinya paham yang mengaggap bahwa individu itu hilang di tengah komunitas.

"Lalu karena itu lah kita kadang-kadang tolerir terhadap penindasan atas nama kebersamaan, individu lalu dihilangkan kebebasannya," kata Fahri.‎

Sebagai sistem, ujar Fahri, hal itu sudah diamputasi melalui amandemen konstitusi. Yang masih mungkin terjadi adalah adanya anasir totaliter. Sebagai contoh adalah kembalinya otoritarianisme yang cepat di Mesir. "Di Mesir, 11 bulan setelah pemilu demokratis, tiba-tiba kudeta dan sekarang kembalilah rezim otoriter itu," kata dia.‎

Dalam kasus Mesir, kat‎a Fahri, akibat berabad-abad dipimpin Firaun, ada mimpi akan adanya orang kuat. Sama seperti Tsar di Rusia dan Sultan di Turki. Artinya, mimpi tentang kembalinya orang-orang kuat untuk memimpin selalu ada. Baginya, hal demikian yang membuat rakyatnya toleran terhadap sosok Totaliter.

Di Indonesia sendiri, kata Fahri, ada juga hal sejenis dalam wujud 'Ratu Adil', orang yang datang menyelesaikan masalah. ‎
‎
"Karena itu kadang-kadang kita memang enggak siap menerima orang kayak Pak Jokowi, karena tampangnya enggak kuat gitu loh. Dan Pak Jokowi jujur mengakui itu," kata Fahri.

"Memang tampangnya tidak kuat. Tapi tampang Jokowi itu ya memang demokrasi itu begitu, memilihnya yang kayak begitu-begitu. Itu demokrasi."

Diingatkannya, apabila ada sebagian orang datang dan menyatakan ingin yang lebih kuat, maka sebenarnya itulah mimpi otoritarianisme. "Dan itu bisa berbahaya," imbuhnya.‎