Kelompok Intoleran Sudah Cukup Lama Dibiarkan

Jakarta- Keberadaan ideologi Pancasila sebagai dasar negara di Indonesia masih mendapatkan rongrongan dari kelompok-kelompok tertentu. Dibutuhkan kesadaran dari semua pihak untuk memelihara nilai-nilai Pancasila.

Mantan Asisten Deputi VII Menko Polhukam, Brigjen TNI (Purn) Harsanto Adi, menjelaskan, kelompok-kelompok yang menyuarakan anti-Pancasila jumlahnya sedikit. Namun, karena kelompok tersebut bersuara vokal menjadi seolah-olah suara mayoritas.

"Kelompok intoleran sedikit jumlahnya tapi miliki loud speaker (suara) yang besar. Dari beberapa survei yang sudah dilakukan, hanya sekitar 10 persen dari penduduk Indonesia," kata Harsanto dalam dialog kebangsaan "Memperkuat Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara Dalam Masyarakat Berbhineka" di Gedung Joeang, Jakarta Pusat, Kamis (10/8).

Menurutnya, keberadaan kelompok intoleran sudah semakin menjamur lantaran pemerintah Indonesia sudah cukup lama dibiarkan. Padahal, sebagai sebuah negara berdaulat, Indonesia bisa mengambil langkah tegas untuk menghentikan pandangan, pemikiran maupun falsafah di luar Pancasila.

Namun, baru di masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), pemerintah Indonesia sudah mulai berani melakukan tindakan-tindakan pencegahan menjamurnya ideologi di luar Pancasila. Yakni melalui pemberlakukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

"Sepuluh tahun sudah terjadi pembiaran. Tapi di zaman Jokowi, dengan mengeluarkan Perppu Ormas merupakan keputusan yang luar biasa karena gerakan radikal tidak bisa dibiarkan," ucapnya.

Saat ini, menurut Harsanto, silent majority juga belum banyak yang sadar bahwa sudah terlalu banyak manipulasi yang terjadi terkait keberadaan Pancasila di Indonesia. Beruntung, kelompok organisasi massa terbesar di Indonesia (Muhamadiyah dan Nahdlatul Ulama) tetap berkomitmen kuat menjaga ideologi Pancasila di Indonesia.

Diingatkan Harsanto, bibit-bibit perpecahan yang terjadi di Indonesia sudah sangat tampak di depan mata. Perpecahan tidak hanya terjadi di tengah-tengah masyarakat, namun juga sudah sampai di tingkat pemangku kebijakan (DPR).

"Perpecahan tidak hanya terjadi di masyarakat, tetapi juga sudah terjadi di DPR. Kondisi ini memprihatinkan. Semua pihak seharusnya dapat menjadi bagian dari solusi bangsa, bukan bagian dari perpecahan bangsa," ucapnya.