Ini Cerita Tiga Kepala Daerah dalam Kursus Politik Pancasila

Jakarta - Tiga kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan (PDIP) menjadi narasumber dalam "Kursus Politik Pancasila" yang dihadiri 101 wartawan sebagai peserta, Minggu (12/8). Mereka adalah Bupati Banyuwangi, Jawa Timur, Abdullah Azwar Anas; Bupati Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Hasto Wardoyo; dan Wali Kota Semarang, Jawa Tengah, Hendar Prihadi.   

Dalam acara yang digelar di kantor PDIP, di Lenteng Agung, Jakarta Selatan itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, menyampaikan sejumlah kebijakan yang mendorong pengembangan ekonomi rakyat di Banyuwangi.

"Rakyat di pedesaan itu sangat terbuka, guyub, dan bergotong royong. Itulah kekuatannya," kata Azwar Anas.

Sifat gotong royong itu diwujudkan dalam pengembangan sektor ekonomi rakyat yang memadukan tiga basis, yaitu pertanian, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pariwisata.

Dengan strategi itulah, Banyuwangi yang jauh dari pusat pertumbuhan utama Jawa Timur, kini menggeliat. Sebelumnya, Banyuwangi tak dihitung dalam peta kemajuan daerah. Belum lagi hambatan infrastruktur karena Banyuwangi adalah daerah terluas di Pulau Jawa, dan sisi lain APBD-nya terbatas.

"Karena gotong-royong banyak pihak, kami berhasil melangkah maju, tentu kami akui masih banyak kekurangan, tapi insya Allah ini sudah on the track," papar Anas.

Salah satu indikatornya, pendapatan per kapita warga Banyuwangi dari Rp 20,8 juta per orang per tahun menjadi Rp 41,46 juta per orang per tahun pada 2016. Atau ada kenaikan 99 persen. Angka kemiskinan pun menurun cukup pesat menjadi 8,79 persen pada 2016.

"Kami juga jaga daya beli rakyat. Inflasi kami terendah se-Jatim," katanya.

Dari sisi reformasi birokrasi, hasilnya adalah Banyuwangi menjadi kabupaten pertama dan satu-satunya di Indonesia yang meraih nilai A dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Anas juga mengaku terinspirasi oleh Bung Karno yang melibatkan arsitek dalam pembangunan, sehingga semua bangunan di era Presiden pertama itu bersifat melintasi zaman.

Di Banyuwangi, ruang-ruang publik didesain arsitek dengan filosofi yang serius. Bangunan dari uang rakyat tidak boleh menyingkirkan rakyat.

"Bandara kami, misalnya, konsepnya hijau dan mengadopsi tradisi rakyat dengan menyediakan anjungan luas. Di sana boleh makan lesehan, salat, lari-lari, jadi warga pengantar atau penjemput tidak diusir-usir dan telantar di bandara," paparnya.

Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo, mengatakan bahwa berbasis gotong royong, dirinya bersama rakyat membangun wilayahnya sendiri hanya bermodal ideologi. Disadari benar bahwa Indonesia dan rakyatnya pasti kalah bila bersaing dengan basis teknologi. Sebab negara lain lebih maju.

"Maka kita harus membangun apa yang kita bisa. Modalnya adalah ideologi dan slogan, beli dan bela barang buatan sendiri," kata Hasto.

Wujudnya adalah produksi air mineral sendiri bermerek Airku, yang saat ini sudah berhasil mengambil pasar air mineral merek milik asing hingga sepertiganya.

Di sisi lain, gotong royong diwujudkan dengan pembangunan rumah-rumah janda dan kaum duafa, lewat program bedah rumah. Dananya berasal dari infak, sumbangan corporate social responsibility (CSR) perusahaan, dan lain-lain.

Gotong royong di Kulonprogo terbukti sangat efektif untuk membangun dengan keterbatasan dana. Sebagai contoh, Pemkab Kulonprogo mengeluarkan dana hingga Rp 300 juta untuk membayar kontraktor guna membangun jalan beton cor sepanjang satu kilometer.

"Tapi dengan gotong royong warga, maka anggarannya bisa ditekan. Pemda cuma mengeluarkan dana Rp 60 juta. Ketebalan, panjang dan kualitas jalannya sama," katanya.

Wali Kota Semarang Hendar Prihadi, menjelaskan bahwa ketika awal memimpin, APBN Kota Semarang di tahun 2010 hanya sekitar 1,8 triliun rupiah. Kini, APBD sudah meningkat tajam hingga di atas Rp 10 triliun.

"Pembangunannya melibatkan masyarakat, dan gotong royong harus menjadi rohnya," kata Hendi, sapaan akrabnya.

"Perusahaan memberikan dana CSR, rakyat memberi sumbangan pemikiran, media massa memberi promosi. Semua bergotong royong demi kemajuan bersama."

Kebijaksanaan prorakyat miskin pun dijalankannya. Misalnya, anggaran harus lebih besar untuk kepentingan rakyat dibanding pengeluaran rutin untuk gaji pegawai. "Target kami, tahun depan persentase dana APBD untuk kepentingan masyarakat bisa tembus ke 70 persen," ujarnya.

Berbagai program prorakyat lainnya adalah ambulans siaga 24 jam untuk masyarakat, dana BPJS untuk meng-cover warga miskin, bedah rumah melibatkan sedikit dana APBD, CSR perusahaan, dan sumbangan masyarakat.

"Kami juga membuat kampung tematik demi merangsang semangat gotong royong. Insya Allah berhasil," katanya.

"Untuk merangsang ekonomi, kami membuat Kredit Wibawa dengan bunga terendah seluruh Indonesia menurut saya. Yakni tiga persen saja."