Theo Lekatompessy: Bangun Sistem Hukum yang Sehat

Tangerang – Sebagai lulusan S3 Hukum Universitas Pelita Harapan (UPH) dengan nilai yudisium sangat terpuji, Theo Lekatompessy siap memberikan sumbangsihnya kepada masyarakat dan negara dalam membangun sistem hukum yang sehat dan berkeadilan.

Hal itu dikatakan usai dinyatakan lulus meraih gelar doktor (S3) Hukum pada Sidang Terbuka Senat UPH di Lippo Village, Karawaci, Tangerang, Jumat (25/8). Theo mampu mempertahankan disertasinya yang berjudul "Kepastian Hak Warga Negara untuk Menuntut Ganti Rugi Atas Keputusan World Trade Organizatian - Dispute Settlement Body (WTO-DSB)" dengan bimbingan Prof. Dr. Ida Bagus Supanca selaku promotor dan Dr. V. Henry Soelistyo sebagai co-promotor.

"Mari kita bangun sistem hukum yang sehat yang memiliki kepastian dan berkeadilan bagi masyarakat. Menanggapi perjanjian hukum internasional, bagi saya kalau negara tercinta kita Indonesia komitmen, ya harus komitmen perjuangkan itu," tegasnya.

Menurutnya, bila pemerintah ingin memasukkan perjanjian hukum internasional ke dalam hukum nasional, sudah seharusnya memperhatikan kepentingan nasional. Jangan sampai merugikan bangsa sendiri. Hak warga negara sudah wajib harus dilindungi oleh pemerintah.

"Meraih gelar doktor hukum ini adalah amanah bagi saya. Mudah-mudahan ini menjadi awal saya bisa menyumbang banyak bagi masyarakat dan negara, seperti halnya memberikan pengetahuan hukum internasionnal kepada UPH. Tentunya setiap orang melayani dalam talenta berbeda-beda. Saya pedagang bukan politisi. Namun saya ingin menjadi negarawan dan itu tidak harus menjadi politisi," ungkapnya yang menyatakan takut akan Tuhan adalah awal dari segala pengetahuan.

Ketua Sidang sekaligus Rektor UPH, Dr (HC) Jonathan L. Parapak, M.Eng, Sc mengakui hasil penelitian yang dilakukan Theo sangat menarik bagi hukum Indonesia dan bisa menjadi pembelajaran bagi banyak pihak, termasuk dunia kampus. Ia menilai hasil disertasi tersebut menunjukkan secara detail yang bisa menjadi pegangan para pengambil kebijakan hukum negara.

"Semoga ilmu pengetahuan yang ditulis Theo bisa disumbangkan bagi negara dan syukur-syukur bisa diimplementasikan pada pemerintah. Bagi UPH ini menjadi kebanggaan dan kami berharap lulusan kami bisa berkontribusi bagi almamater demi kemajuan bangsa," kata dia.

Jonathan mengakui saat ini sangat terbatas orang yang memahami hukum perjanjian internasional secara mendalam termasuk aspek dasar hukum yang tentunya diperlukan Indonesia. Misalnya saja setiap kali negosiasi dengan pihak luar, posisi Indonesia harus memiliki kepastian dan kokoh dalam hukum.

"Hal itulah yang tengah UPH bangun dan di Fakultas Hukum kami fokus pada hukum internasional. Jadi apa yang dikaji Theo menjadi masukan yang bagus bagi UPH. Kita perlu orang seperti dia yang mempunyai pengalaman untuk mengkaji, apalagi pendekatan birokrasi atau akademik terkadang kurang paham persoalan lapangan yang sesungguhnya, sehingga persoalan basis hukumnya perlu dipersiapkan secara matang," tutupnya.