Ini Cara Tangkal Hoax Menurut Gubernur Lemhanas

Jakarta - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Jenderal (purn) Agus Widjojo mengatakan bahwa masyarakat butuh diberikan pembelajaran untuk menangkal berita bohong atau hoax. Sebab, menurutnya, berdasarkan fakta 90 persen penyebar berita bohong justru masyarakat itu sendiri.

"Dari penyebar berita bohong dengan jumlah tertentu hanya berpengaruh 10 persen. Lainya, 90 persen adalah kita yang menyebar berita bohong. Kita yang percaya dan menganggap bahwa jika sesuatu yang segaris dengan keinginan saya bahwa saya tidak suka dengan sesuatu, ini saya sebar luaskan. Jadi 90 persen bergantung pada tingkat pemahaman masyarakat," kata Agus yang ditemui di Istana Wapres, Jakarta, Senin (28/8).

Untuk itu, ungkapnya, yang perlu ditingkatkan adalah kecerdasan masyarakat agar tidak mudah didompleng atau dipermainkan oleh berita bohong. Masyarakat perlu diajarkan mencari sumber asli berita atau kabar yang didapatnya. Kemudian, menyaring informasi yang benar dan tidak.

"Langkah awal dua macam. Pertama, sumbernya kredibel atau tidak. Kedua, konten berita. Ini bisa dicek dari sumber berita lain. Logis apa tidak jika info ini saya terima. Jika tidak logis, maka patut punya reserve terhadap berita seperti ini," ungkapnya.

Agus mengungkapkan bahwa ada tiga aspek terkait penyebaran berita bohong. Pertama, kemajuan teknologi informasi dan media sosial. Untuk itu, diperlukan kapasitas yang memadai guna menangkalnya dengan juga memanfaatkan teknologi.

Kedua, efektivitas penegakan hukum. Dengan kata lain, ketentuan yang mengatur perihal penyebaran berita bohong dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebab, jika berita bohong dibiarkan maka akan mengancam ketahanan nasional.

Terkahir, yaitu pendidikan masyarakat. Mengingat, sasaran dari berita bohong adalah ketidakpahaman publik.

Lebih lanjut, Agus mengungkapkan bahwa penyebaran berita bohong sesungguhnya adalah bisnis yang menghasilkan uang. Oleh karena itu, memang harus dilawan dengan kerja sama pemerintah dan masyarakat.

"Jika kita dengar sebetulnya yang pertama adalah bahwa penyebarluasan berita bohong ini jadi lahan bisnis yang bisa menghasilkan uang," ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, berita bohong semakin mengemuka pascaiblokirnya websiter saracennews. Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, mengaku sudah dipanggil oleh Presiden Joko Widodo untuk meminta dilakukan penelusuran segera soal pihak yang membayar Saracen dalam memproduksi hoax.

"Saya sudah dipanggil Presiden," kata Rudiantara, Senin (28/8).

Namun, ia meminta masyarakat agar sabar dahulu dan memberi kesempatan kepada pihaknya dengan Mabes Polri berkoordinasi mengenai pengungkapan kasus Saracen tersebut.