Menhan Akui Ada Masalah Koordinasi Dalam Impor Senjata

Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan izin pengadaan senjata yang dilakukan lembaga militer atau non militer harus seizin pihaknya.

Hal itu terkait pengadaan 5.000 pucuk senjata yang diungkapkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang sempat memunculkan polemik yang akhirnya sempat diklarifikasi oleh Menkopolhukam Wiranto. Di sisi lain, ada pula impor senjata yang dilakukan kepolisian dan tertahan di pihak bea cukai.

"Semua harus seizin Menteri Pertahanan, koordinasi belum berjalan dengan benar. Harus satu induk ke Menhan, dan berpatokan pada satu undang-undang," ujar Ryamizard di gedung parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/10).

Ryamizard menilai saat ini koordinasi pengadaan senjata oleh pihak terkait belum benar. Menurutnya, ke depan izin tersebut harus satu pintu yaitu melalui pihaknya.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama TNI masih menahan 280 pucuk senjata pelontar granat serta 5.932 butir amunisi milik Polri tersebut di gudang UNEX, area kargo Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang. Senjata buatan perusahaan Bulgaria, Arsenal JSCo, itu tiba dengan pesawat Antonov AN-12TB milik Ukraine Air Alliance, Jumat malam lalu.