Anggaran Pilkada Serentak 2018 Rp 11,4 Triliun

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyebutkan bahwa total anggaran Pilkada Serentak di 171 daerah sebesar Rp 11,4 triliun. 

"Total terakhir itu Rp 11,4 triliun dari 171 daerah. Yang diajukan lebih tinggi lagi sekitar Rp 14-an triliun," ujar Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Jumat (6/10).

Pramono menilai anggaran yang dialokasikan tersebut lebih kecil dari anggaran yang diajukan KPU karena ada pemotongan di sejumlah daerah. Dia mencontohkan anggaran Pilkada di Provinsi Papua yang dipontong sebesar Rp 150 miliar.

"Kemudian Kalimantan Timur malah lebih besar lagi, hampir sepertiganya dipotong di Kaltim. Jadi tidak semua yang diajukan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota disetujui pemda masing-masing. Itu tergantung kemampuan pemda," jelas dia.

Menurut Pramono, alokasi anggaran terbesar adalah honor penyelenggara pilkada yang bisa mencapai 60 persen. KPPS saja, kata dia terdiri dari tujuh orang yang semuanya mempunyai honor.

"Biaya honorarium penyelenggara dari KPU atas sampai KPPS. Lalu PPK, PPS, itu biaya paling besar komponen ada di sana. Kalau tidak salah hingga 60 persen di situ, besar sekali," kata dia.

Dalam rangka efisiensi anggaran, KPU akan memangkas biaya kegiatan, perjalanan dinas dan Alat Peraga Kampanye (APK). Menurut dia, APK tergantung kemampuan masing-masing daerah dan bisa disediakan oleh partai politik.

Meskipun demikian, Promono menilai anggaran pilkada tersebut tidak akan habis terpakai. Menurut dia, rata-rata anggaran pilkada yang sisa atau tidak terpakai sebesar 5-10 persen. Pasalnya, KPU umumnya mengalokasikan anggaran pilkada untuk 5 sampai 7 pasangan calon.

"Padahal, dari dua kali Pilkada Serentak 2015 dan 2017, itu calon maksimal hanya ada 2,3,4. Jadi, biasanya sisa. Rata-rata itu sisa 5-10 persen kelebihan anggarannya," ungkap dia.

Lebih lanjut, Promono menuturkan semua anggaran Pilkada yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sudah ditandatangani oleh KPU daerah dan Pemda setempat di 171 daerah. Anggaran pilkada terbesar daerah Jawa Barat Rp 1,2 triliun, Provinsi Jawa Tengah Rp 990 miliar, Jawa Timur Rp 870 miliar, dan Papua Rp 850 miliar.

"Kalau proses pencairan sudah begitu, kapan saja bisa. Tidak ada masalah. Itu rata-rata dua kali masa anggaran. Ada daerah yang sudah berjalan, banyak yang sudah berproses mencairkan, tapi yang akhir-akhir tentu belum, karena baru tanda tangan NPHD kemarin (khusus Papua)," pungkas dia.