Serapan APBD DKI 2017 Baru 48%

Jakarta – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Tuty Kusumawati mengatakan penyerapan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2017 baru mencapai 48 persen dari total nilai Rp 71,89 triliun.

"Penyerapan anggaran sekarang sudah mencapai 48 persen," kata Tuty, di Jakarta, Sabtu (14/10).

Menurut Tuty, lonjakan penyerapan anggaran akan terlihat pada bulan Oktober hingga Desember. Karena biasanya penyelesaian pembangunan baru terjadi pada tiga bulan terakhir. "Itu bisa dicek di belanja modal. Kan yang paling rendah penyerapannya belanja modal. Jadi kalau dilihat SKPD yang banyak belanjanya, pasti dia bikin grafisnya mulai bulan Oktober-November, karena baru naik. Makanya nanti bulan Oktober-Desember langsung melonjak," jelasnya.

Menurut dia, penagihan untuk proyek pembangunan fisik maupun nonfisik akan terjadi di bulan Desember. Untuk itu, tidak bisa dipukul rata setiap hari harus dikeluarkan berapa, karena penagihannya berbeda-beda.

"Nanti dia menagihnya di bulan Desember. Memang seperti itu. Tidak bisa dipukul rata karena beda karakter untuk fisik dan nonfisik. Jadi tidak bisa dilihat rata-rata per hari. Dia bisa per hari nagih misalnya punya kegiatan Rp 300 miliar, dia bisa lagi Rp 300 miliar di Desember," terangnya.

Tuty menambahkan, dalam kontrak kerja dengan pihak ketiga biasanya sudah tertuang masa waktu penagihan pembayaran. Pihak ketiga diperbolehkan menagih pembayaran dengan termin waktu per beberapa bulan dan juga bisa menagih di akhir masa selesai kontrak.

"Umumnya, ketika kontraktor memiliki cukup biaya, dia merasa tidak perlu menagih per termin waktu, dan akan menagih di akhir. Ya kita enggak bisa paksa kan," ujarnya.