Rembuk Nasional 2017, Bukti Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Jakarta - Dalam rangka tiga tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK), digelar kegiatan "Rembuk Nasional 2017" untuk memberi masukan guna memajukan bangsa. Digelarnya ajang ini sebagai kontrol agar tujuan pembangunan tercapai.

Ketua Dewan Pengarah Rembuk Nasional 2017 Sidarto Danusubroto, mengatakan acara ini terselenggara sebagai wujud partisipasi masyarakat dan kalangan intelektual untuk mendalami sekaligus mengkritisi capaian 3 tahun pemerintahan. Hasilnya diharapkan bisa menjadi bahan perbaikan dan percepatan kinerja pemerintah dua tahun ke depan.

"Kita berharap Rembuk Nasional 2017 bukan hanya wahana untuk menjaga arah, tujuan, dan dinamika pembangunan yang kita lakukan bersama, tetapi juga sebagai wahana untuk memperteguh hati dan langkah dalam bekerja sama demi kejayaan RI," kata pria yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dalam rilis yang diterima, Senin (23/10).

Sementara Ketua Umum Panitia Rembuk Nasional 2017 Firdaus Ali menyampaikan bahwa acara ini sebagai upaya mewujudkan komitmen pemerintahan yang transparan dan akuntabel. "Acara ini wujud kesadaran pemerintahan Jokowi-JK bahwa dinamika pembangunan saat ini tetap membutuhkan pandangan segar yang korektif, agar tetap pada rel yang sudah kita sepakati dan rencanakan," katanya.

Dia mengatakan bahwa ada 12 bidang utama yang dibahas dalam Rembuk Nasional 2017, yakni pengelolaan politik, hukum, keamanan dan ketahanan nasional; merawat kebinekaan dan memperkokoh NKRI; menata ekonomi, industri dan perdagangan; mempercepat pembangunan infrastruktur dan konektivitas; menuju kedaulatan dan mengelola keamanan pangan; menata pertambangan dan ketahanan energi nasional; kemaritiman dan pengelolaan sumber daya kelautan.

Selanjutnya, menata lingkungan, kehutanan dan pertanahan; kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial; pembangunan sumber daya manusia terperbarukan dan pendidikan vokasi; membangun desa berbasis wisata, budaya dan industri kreatif; cyber resilience, melindungi pengelolaan data dan diseminasi informasi nasional.

Firdaus menyampaikan acara kali ini istimewa karena didahului dengan Rembuk Daerah di 16 universitas pada 14 provinsi terpilih mulai dari Universitas Cendrawasih Jayapura hingga Unsyiah Aceh. Dilanjutkan dengan Rembuk Tani Nasional 2017 di Sapto Tirto, Karanganyar Jawa Temgah yang melibatkan 800 lebih petani dari 54 Kabupaten.

Kemudian, hasil rangkaian acara di daerah tersebut dibahas kembali pada puncak acara Rembuk Nasional 2017 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Utara, Senin (23/10) ini. Selanjutnya, rumusan rekomendasi diserahkan secara langsung kepada Presiden Jokowi, pada malam harinya.

Rekomendasi yang dihasilkan akan disesuaikan berdasarkan empat kategori patokan. Kategori A, target pemerintahan Jokowi-JK telah sesuai target dan lebih cepat dari yang direncanakan. Kategori B, realisasi target masih sesuai rencana umum membutuhkan pengawasan. Kategori C, capaian target mungkin akan melebihi tahun 2019 dan perlu penataan serta masukan bagi kementerian dan lembaga terkait. Kategori D, capaian kritis dan perlu penjelasan kepada publik.