Pilkada 2018, Polri Sulit Geser Pasukan

Jakarta - Kepolisian Republik Indonesia mengaku bakal sulit melakukan pergeseran Bantuan Kendali Operasi (BKO) ke daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2018. Pasalnya, hampir seluruh daerah menyelenggarakan pilkada pada tahun 2018.

Sebagai diketahui, Pilkada Serentak 2018 akan diselenggarakan di 171 daerah yang terdiri dari 17 Provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota.

"Untuk 2018 kecil kemungkinannya untuk dilakukannya pergeseran dalam bantuan kekuatan pengamanan," ujar Kabaintelkam, Komjen Pol Lutfi Lubihanto, saat menanggapi hasil "Indeks Kerawanan Pemilu (IKP)" Pilkada Serentak 2018 yang disusun Bawaslu di Hotel Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (28/11).

Setiap pasukan, kata Lutfi akan berkonsentrasi dengan daerah-daerah masing. Mereka akan menjaga sedemikian rupa agar keamanan bisa tercipta dan terjaga.

"Sehingga pergeseran pasukan menurut pak Kapolri sangat sangat tidak mungkin. karena masing-masing petugas pengamanan itu berkonsentrasi pada wilayahnya masing-masing," tandas dia.

Lebih lanjut, Lutfi mengatakan bahwa berdasarkan arahan Kapolri, Jenderal Tito Karnavian, seluruh polisi untuk menjaga daerahnya masing-masing.

"Pada seluruh jajaran adalah tiap-tiap daerah harus dapat menjamin keamanan daerah-daerahnya masing-masing. Ini adalah upaya bersama yang harus dilakukan," ujar Lutfi.

Terkait kerawanan, Polri sudah mendeteksi titik kerawanan Pilkada 2018 berbasis Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dari 392.226 TPS (sesuai data yang dimiliki Polri), yang masuk dalam kategori aman, ada 328.389 TPS, kategori rawan I sebanyak 42.233 TPS, dan kategori rawan II sebanyak 12.509 TPS.

Pengamanan yang telah disiapkan sebanyak 171.507 personel Polri, 36.968 personel TNI, serta 756.470 personel Linmas.