Transaksi Non Tunai dan Pajak Online Tingkatkan PAD DKI

Jakarta - Bank Indonesia (BI) Perwakilan DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI terus mempertahankan penerapan transaksi non tunai dan pajak online di Jakarta. Kedua kebijakan ini, dinilai dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI.

Kepala Perwakilan BI DKI Jakarta, Doni P Joewono, mengatakan, pihaknya terus mendorong penciptaan cashless society dan implementasi transaksi non tunai di wilayah DKI Jakarta. Keberhasilan penerapan 100 persen transaksi non tunai di semua ruas tol wilayah Jabodetabek per 31 Oktober 2017, kata dia, merupakan salah satu upaya strategis memperluas pembayaran non tunai melalui penggunaan uang elektronik.

"Yang jelas Pemprov DKI itu sudah 100 persen melaksanakan kebijakan transaksi non tunai. Dari situ akan dijadikan benchmarks. Pada 1 Januari 2018, seluruh pemerintah daerah harus menerapkan transaksi non tunai dalam pembiayaan pembangunan daerahnya," kata Doni usai acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2017 di Hotel Pullman Jakarta, Selasa (5/12).

Menurut Doni, pihaknya mengakui tidak bisa semua transaksi yang dilakukan warga Jakarta maupun Pemprov DKI menerapkan transaksi non tunai. Namun, kata dia, transaksi tunai akan ada bersama dengan transaksi non tunai.

"Menurut kita, tidak mungkin semua transaksi non tunai, tetap ada tunainya. Tapi Jakarta ditargetkan 40-50 persen non tunai," ujarnya.

Adanya penerapan transaksi non tunai, lanjutnya, tidak hanya terjadi efisiensi sistem pembayaran. Tetapi dari sisi pemerintahan, dapat menaikkan PAD DKI.

Doni mencontohkan sejak diterapkan pembayaran parkir online atau non tunai, retribusi parkir meningkat. Begitu juga dengan penerapan pajak online di restoran, juga telah meningkatkan pendapatan pajak restoran.

"Seperti parkir di Jalan Sabang. Yang tadinya retribusinya hanya Rp 300.000 hingga Rp 500.000 per hari, kini bisa mencapai Rp 10 juta hingga Rp 15 juta per hari. Saya lihat, restoran-restoran juga sudah online pajaknya. Saya yakin kalau sudah non tunai dan online, PAD DKI bisa naik," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Sandiaga Uno, menyatakan, pihaknya akan tetap meneruskan kebijakan transaksi non tunai dalam setiap pengelolaan anggaran. Bahkan, BUMD DKI juga akan didorong untuk melakukan setiap transaksi dengan non tunai.

"Kita all out. Kalau Pemprov DKI sudah 100 persen. Kalau BUMD, kita akan dorong dan kita akan pastikan jadi lokomotifnya. Kita dapat amanah menjadi contoh buat daerah yang lain," kata Sandiaga.

Tidak hanya itu, kata Sandiaga, pihaknya akan mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Jakarta juga mengadopsi transaksi non tunai dalam kegiatan produksiya.