Tokoh Lintas Agama Tolak Keputusan Trump

Jakarta - Tokoh lintas agama Indonesia menyampaikan pernyataan sikap menolak keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdalatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siraj mengatakan klaim Trump ini dapat memicu lahirnya kelompok teror radikal dikawasan Timur Tengah.

Menurut Aqil, kelompok teror radikal Al-Qaeda dan Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) yang selama ini bergerak dikawasan Timur Tengah mulai melemah, namun dikhawatirkan mereka akan bangkit lagi.

"Dengan kebijakan Trump kelompok teror bisa muncul lagi. Jangan-jangan Trump memancing lahirnya kelompok Islam radikal, pelaku teror," kata Aqil dalam pernyataan Sikap Forum Solidaritas Lintas Agama untuk Kemanusiaan di Kantor PBNU, Jakarta, Jumat (15/12).

Forum Solidaritas ini terdiri dari PBNU, Konferensi Wali Gereja (KWI) yang dihadiri oleh ketuanya Mgr Ignatius Suharyo, Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pdt Henriette Hutabarat, Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) Jandi Mukianto, Ketua Majelis Tinggi agama Khonghucu Indonesia (Matakin) Peter Lesmana dan Ketua Buddhis Niricien Syosyu Indonesia (NSI) Arya Prasetya.

Masing- masing tokoh ini secara bergilir membaca pernyataan sikap atas keputusan sepihak Pemerintah AS.

Enam keputusan yang diambil dibacakan oleh masing-masing peserta.

Poin pertama dibacakan Aqil, mengutip pembukaan UUD 1945 yang berbunyi "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan."

"Kami mendukung langkah pemerintah Indonesia untuk terus memperjuangkan dengan lantang tentang kedaulatan Palestina," ucapnya.

Poin kedua dibacakan Pdt Henriette. Ia mengatakan, mengecam keras tindakan klaim sepihak yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donal Trump atas Yarusalem sebagai ibu kota lsreal, karena semestinya Kota Suci Yerusalem tersebut adalah ibu kota Palestina.

Klaim sepihak itu merupakan sikap yang selain berdampak langsung pada stabilitas politik dan keamanan internasional, juga sekaligus melanggar beberapa hal, yakni prinsip hukum humaniter sebagaimana diatur dalam protokol tambahan Tahun 1977 Pasal 53 yang menentukan perlindungan bagi objek-objek budaya dan tempat pemujaan; Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB atas Yerusalem No 253 tanggal 21 Mei 1968 ; dan Resolusi DK PBB No 2.334 tanggal 23 Desember 2016 yang menegaskan bahwa DK tidak akan mengakui perubahan apapun atas garis batas yang ditetapkan sebelum perang 1967; Resolusi No 150 tanggal 27 November 1996, UNESCO menyebut Kota Tua Yerusalem sebagai warisan dunia yang terancam punah; dan pembangunan terowongan dekat Masjidil Aqsa oleh Israel sebagai tindakan yang menyerang sentimen keagamaan di dunia.

Poin ketiga dibacakan Suharyo. Tokoh Lintas Agama mendesak kepada PBB untuk mengambil langkah tegas dan tanpa ada komporomi dalam menyikapi persoalan ini.

"Sikap tegas harus selaras dengan resolusi dan juga keputusan-keputusan yang telah disebutkan," ucap Suharyo.

Poin keempat dibacakan oleh Jandi Mukianto. Ia mengatakan masalah yang menimpa Yerusalem dan penduduk Palsetina harus diletakan sebagai bingkai persoalan kemanusian. Yang dikedepankan bukan soal keyakinan dan agama, namun sudut pandang persaudaraan dan kemanusiaan.

Poin kelima dibacakan Peter Lesmana. Dia meminta segenap pihak untuk tidak terprovokasi oleh ajakan, hasutan, dan juga gerakan–gerakan lain yang cenderung berpotensi memperkeruh keadaan. Umat beragama harus meletakkan harmoni dan juga perdamaian sebagai pilar wajib yang harus ditegakkan.

Dia juga menyerukan kepada seluruh umat beragama untuk berdoa demi perdamaian dan kedaulatan Palestina, dan juga yang terpenting untuk keselamatan rakyat Palestina.

Poin keenam dibacakan oleh Arya Prasetya. Tokoh lintas agama menyarankan penyelesaian menyeluruh mengenai konflik Palestina dan Israel melalui dialog yang konstruktif oleh kedua belah pihak dalam rangka mewujudkan cita- cita dua negara, yaitu Palestina dan Israel.

Aqil menekankan tujuan pernyataan bersama ini adalah untuk mewujudkan perdamaian di kedua negara dan agar masyarakat internasional agar satu sikap.

"Mari kita perjuangkan perdamaian di Timur Tengah dengan mengakui hak bernegara Palestina, agar hidup berdampingan antara Israel dan Palestina," ujarnya.

Aqil mengatakan, tragedi kemanusiaan telah terjadi sejak Israel menduduki tanah Palestina pada 1948. Untuk itu, ia juga mengimbau para penguasa Timur Tengah untuk segera sadar dan menghentikan perang saudara.

"Kita mendorong bertemu di meja perdamaian dan betul-betul ada niat untuk perdamaian," kata Aqil.

Pendapat senada juga disampaikan Ignatius Suharyo. Ia menuturkan, sebagai umat beragama, beriman dan damai bukan sekedar usaha manusia tapi rahmat Allah.

"Apapun yang terjadi dimasa depan, kami pemimpin agama berharap damai," ucapnya.

Ketua Pdt Henriette Hutabarat yang dipercayakan menutupi forum pernyataan sikap juga mengharapkan kedua negara yang sedang berkonflik untuk duduk bersama dan melalukan penyelesaian secara bersama- sama. Dalam hal ini, kedua negara penyelesaian masalah tidak boleh diintervensi dari luar.

"Semestinya kalaupun ada solidaritas negara luar untuk mengfaslitas proses perundingan yang kedua belah pihak bertentangan. Mungkin prosesnya panjang jalan menuju damai jika keduanya saling menerima," pungkas Pdt Henriette.

Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini juga menyampaikan pernyataan sikap dari para tokoh lintas agama sebagai landasan moral bentuk sebuah khawatirkan terhadap persoalan kemanusiaan. Untuk itu, tokoh lintas agama siap berdiplomasi internasional untuk menciptakan perdamaian dunia.