Lima Masalah Besar yang Perlu Diantisipasi Polri di Tahun 2018

Jakarta - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengungkapkan ada lima masalah besar yang perlu diantisipasi Polri di tahun 2018. Pasalnya, sepanjang tahun 2017 kelima masalah tersebut sudah muncul dan berkembang serta membuat Polri kelabakan menghadapinya.

"Kelima masalah besar itu adalah, makin maraknya peredaran narkoba, kemacetan lalu lintas yang kian parah, ancaman terorisme dengan sasaran aparatur kepolisian, kejahatan geng motor yang kian sadis, dan profesionalisme kepolisian dalam menjaga keamanan masyarakat khusus Pilkada Serentak 2018," ungkap Neta di Jakarta, Minggu (31/12).

Neta mengingatkan soal profesionalisme dan independensi Polri di tahun 2018, pasalnya beberapa anggota Polri yang juga menjadi bakal calon di Pilkada 2018. Hal ini penting agar tidak terjadi benturan di masyarakat.

"Sehingga di tahun 2018 Polri tidak sekadar dituntut propesional, tapi juga harus proporsional dan mampu menjaga independensinya agar tidak terjadi benturan di masyarakat," ungkap dia.

IPW mencatat, di sepanjang 2017 Polri melalui Kapolri Tito Karnavian kinerjanya patut diapresiasi. Di era Tito, situasi keamanan relatif kondusif. Konflik di berbagai daerah bisa diantisipasi. Bahkan Pilgub Jakarta yang sempat sangat panas situasinya berhasil dikendalikan Polri dengan aman dan kondusif.

"Akibat panasnya situasi Pilgub Jakarta hubungan Polri dengan kalangan ulama sempat memanas. Diharapkan di 2018 kedua belah pihak dapat memperbaiki komunikasinya sehingga situasi keamanan tetap kondusif," kata dia.

IPW, tutur Neta berharap di 2018, Polri dapat meningkatkan kinerja intelijennya agar bisa maksimal dalam melakukan deteksi dini dan antisipasi dini. Sehingga Polri tidak hanya berfungsi "sebagai pemadam kebakaran" dalam menjaga keamanan masyarakat.

"Kedodorannya kinerja intelijen Polri di 2017 terlihat dari kasus pabrik narkoba di Diskotek MG Jakarta dan penjarahan toko pakaian oleh geng motor di Depok. Pabrik narkoba di Diskotek MG setelah beroperasi dua tahun baru tercium dan digerebek," ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan masalah yang tidak kalah pelik dan tak kunjung selesai dihadapi Polri hingga kini adalah masalah kemacetan lalulintas. IPW melihat kepolisian seperti sudah kehabisan akal untuk mensiasati kemacetan. Berbagai rekayasa lalu lintas sudah dilakukan tapi kemacetan tetap menjadi "neraka".

"Melihat situasi yang kian parah ini jajaran kepolisian lalu lintas harus berani mengeluarkan rekomendasi agar pemerintah segera membatasi produksi kendaraan bermotor, bila perlu melakukan moratorium. Jika tidak, apapun rekayasa lalu lintas yang dilakukan Polri tidak akan bermanfaat. Kemacetan tetap saja menjadi neraka," terang dia.

Masih banyaknya polisi dan fasilitas kepolisian yang menjadi sasaran teroris, tutur dia, perlu menjadi perhatian serius Polri untuk terus menerus mengingatkan jajarannya agar waspada, peka, terlatih, dan tidak ceroboh, terutama saat dini hari. Petugas piket, menurut dia harus tidur bergantian, sebab serangan teroris di tengah malam menjadi tren di 2017.

"Secara kuantitas kasus terorisme di 2017 memang menurun tapi kualitasnya meningkat tajam. Hanya dengan bersenjatakan pisau teroris berani menyerang polisi, bahkan membakar kantor polisi," kata dia.

"Kasus bom Kampung Melayu, kasus penyerangan Polda Sumut, kasus penikaman polisi di Blok M, penyerangan Polres Banyumas, pembakaran kantor polisi di Sumbar, dll adalah fenomena baru terorisme di Indonesia yang patut dicermati dan diantisipasi Polri agar keamanan Indonesia di 2018 tetap kondusif," pungkas dia menambahkan.