Golkar: Jenderal Bukan Jaminan Menangi Pilkada 2018

Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar (PG) Happy Bone Zulkarnain mengemukakan tidak ada jaminan para jenderal yang maju di pilkada 2018 memiliki peluang yang lebih besar dibandingkan calon dari sipil. Alasannya, kondisi politik saat ini berbeda dengan kondisi di zaman Orde Baru ketika Golkar yang punya jalur ABG (ABRI/TNI, Birokrasi dan Golkar) memang menyediakan alokasi khusus untuk kelompok dari ABRI.

"Kondisi saat ini kandidat terpilih untuk memenangkan pilkada harus meraih suara terbanyak melalui kompetisi secara langsung," kata Happy di Jakarta, Selasa (9/1).

Ia menjelaskan para perwira tinggi dari TNI maupun Polri yang ikut dalam ajang pilkada harus memiliki strategi dan modal yang sama dengan sipil. Mereka harus dikenal di tingkat akar rumput, memiliki track record yang baik dan memiliki visi-misi untuk dilaksanakan jika terpilih.

"Semakin baik dan kreatif strateginya dan semakin banyak modal yang dimilikinya maka kemungkianan dia akan populer dan menang sangatlah mungkin," tutur Happy yang kini menjadi staf ahli Menteri Perindustrin yang juga Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.

Menurutnya, kalangan‎ sipil juga memiliki pemahaman yang sama bagaiamana caranya untuk menang. Mereka memakai strategi, menggunakan jaringan serta memaparkan visi dan misi yang bisa diterima masyarakat.

"Kelemahan para jendral yang bertarung di pilkda 2018 adalah mereka orang "baru" di dunia politik. Mereka harus mempelajari dengan seksama calon pemilihnya dan langkah-langkah strategis untuk menarik simpati masyarakat. Pemilih di era saat ini perlu didekati dengan cara-cara persuasif dan kreatif bukan modal komando seperti halnya yang terjadi di dunia militer. Dengan demikian calon yang berasal dari militer harus pandai beradaptasi dengan kondisi di ranah sipil," saran Happy.

Namun dia menegaskan‎ kekuatan calon dari militer adalah mereka yang tergolong masih aktif dan mengundurkan diri untuk mencalon akan memiliki bawahan atau anak buah yang masih loyal. Mereka bisa digerakkan untuk menjadi tim sukses yang solid dan pengumpul suara dari kalangan istri/keluarga prajurit.

Saat ditanya apakah ada kepercayaan diri yang berlebihan dari para periwara TNI/Polri karena pernah menjadi Pangdam atau Kapolda, Happy menegaskan jika mereka bekerja dengan baik di daerah tersebut, memiliki prestasi dan sering turun ke masyarakat atau akar rumput sehingga masyarakat kenal dengannya maka sangat mungkin masyarakat akan pilih dan mendukung beliau.

Apalagi jika incumbent bermasalah seperti kena kasus korupsi atau masalah lainnya. Pada sisi lain, kondisi partai politik saat ini, sering menimbulkan kegaduhan dan konflik membuat masyarakat juga sensitif dan kecewa, kurang percaya lagi pada partai politik. Kondisi ini dimanfaatkan oleh calon dari militer untuk menjadi alternatif pilihan atau "pahlawan" yang diharapkan oleh masyarakat.

"Pilihan akan jatuh ke militer yang dianggap sebagai pilihan baru daripada calon sipil yang dinggap banyak masalah," tutup Happy.