Pengamat: Pengganti Khofifah Disarankan dari Kalangan Profesional

Jakarta - Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengingatkan Presiden Joko Widodo agar pengganti Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa tidak boleh berasal dari kalangan partai politik. Jangan sampai agenda-agenda dan anggaran di bidang sosial justru dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

"Tidak boleh dari kader politik. Khawatirnya, anggaran Kementerian Sosial dimanfaatkan untuk kepentingan politik, apalagi menjelang tahun pemilu 2019," ujar Yunarto di Jakarta, Rabu (10/1).

Yunarto juga berharap Mensos harus perempuan. Pasalnya, Khofifah merupakan simbolisasi yang mewakili kuota perempuan di kabinet. Perempuan demikian, kata dia, tentu harus seorang profesional, yang memiliki rekam jejak dan pengalaman di bidang sosial atau advokasi dan pemberdayaan masyarakat.

"Menteri Sosial ini juga kan tidak harus orang yang memiliki pengetahuan teknis, seperti menteri keuangan, yang dibutuhkan lebih pada pengalaman di bidang sosial kemasyarakatan," tandas dia.

Tak lupa juga dia menyebutkan bahwa sosok pengganti Khofifah harus berasal dari kalangan NU. Pasalnya, realitas politik Indonesia tidak pernah terlepas dari peran NU dan Muhammadiyah.

"Namun, harus diingat bahwa keberadaan Menteri Sosial tidak boleh dikaitkan dengan politik menjelang 2019. Hal itu justru akan mengganggu pemerintahan Jokowi dan agenda di bidang sosial," terang dia.

Airlangga Perlu Diganti
Lebih lanjut, Yunarto mendorong Jokowi agar segera melakukan reshuffle terhadap Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Menurut Yunarto, hal ini sesuai dengan janji Jokowi agar menteri tidak boleh rangkap jabatan.

"Ini kan soal etik yah, menagih janji Jokowi agar menteri tidak boleh rangkap jabatan," kata dia.

Selain itu, menurut dia, beban kerja antara ketua umum Partai Golkar dan menteri sama-sama berat. Sehingga kedua posisi tersebut tidak boleh dipegang satu orang saja.

"Jangan sampai, posisi rangkap jabatan akan memperlambat realisasi program-program Jokowi karena menterinya sibuk urusan partai atau memanfaatkan posisi menteri untuk urusan partai," kata dia.

Apalagi, lanjut dia, Partai Golkar butuh konsolidasi yang total setelah diterpa masalah. Karena itu, Airlangga harus fokus bekerja dan melakukan konsolidasi.

"Jadi, Airlangga punya waktu kurang lebih dua tahun untuk melakukan konsolidasi sehingga Golkar bisa kembali berjaya baik di Pilkada serentak 2018 maupun Pemilu 2019," pungkas dia.