KPU Depok Khawatir Tingkat Partisipasi Rendah

Depok - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok khawatir tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar) pada 27 Juni 2018 akan rendah. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan Pilgub Jabar berlangsung 10 hari setelah Idul Fitri.

Sebagaimana tradisi Idul Fitri dimana masyarakat akan melakukan tradisi pulang kampung atau mudik maka KPU Depok mengkhawatirkan tingkat partisipasi masyarakat akan rendah.

"Apalagi anak sekolah masih libur. Kami khawatir banyak orang yang masih lebih memilih untuk melanjutkan liburan Idul Fitri di kampung halaman," ujar Ketua KPU Depok Titik Nurhayati di sela kegiatan Apel Persiapan Pengamanan Pilgub Jabar di Markas Kodim 0508 Depok, Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jumat (19/1).

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Titik mengatakan bahwa KPU Depok tengah mencari strategi yang tepat agar dapat membuat warga Depok untuk dapat segera pulang agar dapat melakukan pencoblosan Pilgub Jabar.

"Kami hanya khawatirkan tingkat partisipasi saja. Kalau untuk logistik pilgub saya rasa tidak akan ada masalah. Kami berharap tidak ada kekurangan logistik Pilgub Jabar di di 3.302 Tempat Pemungutan Suara (TPS)," tutur Titik.

Dalam data KPU Depok sendiri tercatat ada 1,3 juta warga Depok yang telah terdaftar di DP4. Mereka juga telah memiliki e-KTP. Sedangkan untuk yang belum memiliki e-KTP, lanjut Titik, sekitar 100.000 orang.

"Pekan ini kami mulai turun untuk lakukan coklit. Kami juga akan mendatangi tokoh tokoh masyarakat yang dianggap sebagai opinion leader untuk dapat membantu kami menyosialisasikan Pilgub Jabar," tutur Titik.

Pengamanan Pilgub

Sementara itu, Komandan Komando Distrik Militer (Kodim) 0508 Letkol Iskandarmanto mengungkapkan pihaknya menyiagakan 650 orang pasukan untuk membantu pengamanan Pilgub Jabar. Mereka terdiri dari personel Kodim 0508, Yonif 201, Batalyon Arhanud, Kodim Jakarta Selatan, Kodim Jakarta Timur serta dibantu oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan petugas Dinas Perhubungan Kota Depok.

"Kami juga sudah menyiapkan peralatan seperti ransel perlengkapan selama tiga hari. Pasukan siaga selalu," kata Iskandarmanto.

Dia juga menegaskan bahwa aparat TNI harus menjunjung tinggi netralitas dan dilarang untuk melakukan swafoto dengan para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

"Tidak boleh. Kalau ada yang melanggar akan kami tindak tegas," ujar Iskandarmanto.