Yusril Yakin PBB Lolos Verifikasi Faktual

Minggu, 28 Januari 2018 | 13:11 WIB

Penulis: Yeremia Sukoyo | Editor: WBP

URL berhasil di salin.

Yusril Ihza Mahendra (Antara)

Jakarta - Partai Bulan Bintang (PBB) telah menjalani proses verifikasi faktual Komisi Pemilihan Umum (KPU). Proses verifikasi meliputi pengecekan kepengurusan inti (ketua, sekjen, bendahara), pemenuhan kuota 30 persen pengurus perempuan dan keberadaan kantor dewan pimpinan pusat (DPP).

Ketua Umum PBB, Yusril Izha Mahendra, meyakini partai yang dipimpinnya dapat melewati seluruh tahapan proses verifikasi faktual sehingga menjadi salah satu partai politik yang lolos dalam Pemilu 2019. "Sejak awal kami yakin PBB dapat mengikuti seluruh tahapan proses pemilihan umum 2019. PBB siap diverifikasi di 34 provinsi, termasuk pengecekan keterwakilan 30 persen perempuan," kata Yusril Izha Mahendra, di Jakarta, Minggu (28/1).

Kesiapan PBB untuk menjadi peserta Pemilu 2019 dibuktikan dengan telah dijalaninya proses verifikasi faktual yang dilakukan KPU. Baik itu proses verifikasi faktual di tingkat DPP maupun di tingkat dewan pimpinan wilayah (DPW) di seluruh Indonesia.

Dalam proses verifikasi faktual KPU di Kantor DPP PBB, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Ketua KPU Arief Budiman menyatakan PBB dinyatakan memenuhi syarat dalam pengecekan kepengurusan inti dan keberadaan kantor DPP PBB. Hanya saja, saat dilakukan pengecekan kelengkapan administrasi keterwakilan 30 persen pengurus perempuan, ada satu anggota yang tidak membawa identitas berupa KTP, sehingga dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS).

"Yang dilakukan di PBB, verifikasi tiga item. Pertama kepengurusan inti yang terdiri dari ketum, sekjen dan bendahara, itu sudah memenuhi syarat. Kedua 30 persen keterwakilan keterwakilan perempuan, itu dinyatakan BMS karena ada satu pengurus perempuan yang identitas dirinya ketinggalan. Ketiga, ketika mengecek (keberadaan) kantor, sudah memenuhi syarat," kata Ketua KPU Arief Budiman.

Menurut Arief, dalam melakukan verifikasi faktual di lapangan tidak hanya cukup mengecek kesiapan di tingkat DPP, namun juga dilakukan di kepengurusan partai hingga tingkat DPW dan DPD di 34 provinsi di seluruh Indonesia.