Menko PMK: Pemerintah Intervensi Percepatan Penanggulangan Masalah di Asmat

Jakarta – Pemerintah telah bekerja serius dan bergotong royong dalam penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua. Sejak pertengahan Januari 2018, Pemerintah telah mengirim satuan tugas (satgas) dari unsur TNI, Polri, dan Kementerian Kesehatan (Kemkes) untuk mengatasi KLB di Kabupaten Asmat.

"Pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait sejak pertengahan Januari telah turun tangan mengatasi penanganan KLB campak dan gizi buruk," ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani saat memimpin rapat koordinasi (rakor) tingkat menteri terkait penanggulangan KLB campak dan gizi buruk di Asmat, di Kantor Kemko PMK, Jakarta, Kamis (31/1).

Menurut Menko PMK, kompleksnya permasalahan di sana membutuhkan penanganan yang terintegrasi antarkementerian, maka perlu dilakukan penajaman kegiatan intervensi agar lebih efektif. "Untuk itu, rakor hari ini akan membahas pemantauan dan evaluasi intervensi penanganan KLB di Kabupaten Asmat yang telah dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga terkait, serta rencana percepatan penanganan KLB campak dan gizi buruk di sana," jelas Menko PMK.

Menko PMK juga mengungkapkan, sebagaimana di dalam Rapat Terbatas Tingkat Menteri yang dilakukan di kantor Kemko PMK pada 23 Januari lalu, telah dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam KLB campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat. Sedikitnya terdapat 4 aspek permasalahan, yaitu aspek kesehatan, aspek sosial-budaya, aspek infrastruktur, dan aspek tata kelola pemerintahan.

"Permasalahan aspek kesehatan mencakup SDM dan minimnya infrastruktur kesehatan, aspek sosial budaya mencakup pola hidup yang tidak sehat. Sementara, aspek infrastruktur terkendala masih minimnya infrastruktur dasar serta langkanya BBM. Lalu, aspek tata kelola pemerintah terkait dengan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten serta SDM yang kurang," terang Menko PMK.

Atas permasalah tersebut, lanjut Menko PMK, pemerintah telah mengambil langkah-langkah, baik jangka pendek, menengah, dan panjang, untuk mengatasi permasalah yang terdapat di Kabupaten Asmat. "Memang pemerintah melalui kementeruan dan lembaga telah turun ke Asmat, namun semuanya masih bersifat parsial. Untuk itu, perlu koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam penanganan KLB di Kabupaten Asmat, serta afirmasi yang dikeluarkan harus terintegrasi," ujar Menko PMK.

Turut hadir mengikuti rakor tingkat menteri itu adalah Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise, Plt Kepala BKKBN Sigit Priohutomo, serta perwakilan dari Setkab, Kemkeu, Kementerian PUPR, Bappenas, Kemhub, Kemag, Kemdagri, Kemkominfo, Kemen Kelautan dan Perikanan, Kementerian ESDM, Kemtan, TNI, dan Polri.