Ada Unsur Politisasi di Balik Viralnya Video Kapolri

Jakarta - Menanggapi video Pidato Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang sempat viral serta memantik reaksi bagi sebagian organisasi masyarakat (Ormas). Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Lembaga Pemilih Indonesia, Boni Hargens berpendapat di balik viralnya video Kapolri ada unsur politisasi yang bermain di belakangnya.

"Saya kira ini Kapolri terbaik kedua setelah Hoegeng dan komitmen Pak Tito dalam menegakan hukum, dalam menegakkan pancasila ini luar biasa. Saya kira kekuatan pemerintahan Jokowi dalam menghadapi kelompok radikal selain ada di BIN itu ada di Kepolisan, nah artinya Tito ini ingin ditembak oleh banyak kepentingan baik oleh kelompok radikalnya sendiri maupun oleh lawan-lawan politiknya yang terancam dengan ketagasan Tito, ini terkait juga dengan pengamanan pemerintahan Jokowi menuju pilpres 2019," kata Boni di Jakarta, Kamis (8/2).

Boni menilai menyikapi video tersebut harus secara menyeluruh, jangankan Kapolri, bisa saja ke depan Presiden Jokowi sendiri akan diperlakukan sama menginjak tahun politik ini. Dia menganggap ada sekelompok orang yang sengaja bermain di belakangnya untuk mengacaukan keamanan negara. "Mau mereka politisasi macam apapun harus kita jaga, institusi baik itu kepolisian, BIN dan TNI. Kalau negara kalah, bisa tumbang pemerintahan Jokowi," paparnya.

Senada dengan Boni, pengamat politik Charta Politika, Yunarto Wijaya berpandangan situasi sekarang memang sangat sensitif, terkait isu keamanan dan isu sara semenjak Pilpres 2014 lalu. Terkait video tersebut ketika ada Ormas yang meminta Kapolri segera mundur atau dicopot dari jabatannya sudah masuk ranah politis.

"Apa yang dilakukan Kapolri menjawab dengan melakukan tindakan sowan kepada ormas-ormas islam menurut saya sudah tindakan tepat, jadi kalau masih ada yang menuntut Kapolri mundur saya pikir sudah politis lah itu sifatnya," beber Yonarto.

Menurutnya, Ormas yang meminta Tito mundur kalau memang ada niatan baik untuk mencari kebenaran, sebaiknya meminta klarifikasi, membuka dialog. Namun kalau langsung meminta pengunduran diri, langsung meminta pemecatan jelas itu politis. "Jelas itu sifatnya subjektif dan terkait dengan isu politik tertentu." Tuntasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia, Raja Juli Antoni menyatakan berlebihan jika video macam itu dijadikan alasan untuk meminta Tito mundur atau meminta Presiden Jokowi mencopot mantan Kapolda Metro Jaya tersebut.
"Saya kira kejauhan lah dan sayang rasanya energi bangsa ini untuk mempermasalahkan hal hal yang seperti ini," terangnya.

Ia beranggapan, apa yang disampaikan Tito itu suatu hal yang faktual berdasarkan latar belakang historis, dengan mengatakan ormas NU dan Muhammadiyah yang paling berjasa, sebenarnya beliau sedang melakukan pengadian dan ormas lainya sebenarnya juga berjasa, "Tidak semuanya harus disebutkan satu persatu," pungkasnya.