Cilegon Jalin Kolaborasi dengan Banyuwangi

Banyuwangi - Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon, melakukan studi banding tentang sistem penganggaran ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi setelah mendapat rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Cilegon, Edi Ariyadi, mengatakan, pihaknya berencana mengadopsi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (Simral) milik Pemkab Banyuwangi.

"Awalnya kami konsultasi Simral ke KPK. Dari konsultasi tersebut, ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dari sistem kami. Lalu, KPK merekomendasikan untuk ke Banyuwangi. Makanya kami ke sini dan membawa puluhan jajaran untuk langsung belajar," kata Edi di Banyuwangi, Sabtu (10/2).

Menurutnya, Simral Banyuwangi telah berjalan dengan baik. "Jadi KPK meminta kami untuk melihat, untuk belajar ke sini saja," katanya.

Kunjungan ke Banyuwangi juga dimanfaatkan Edi dan jajarannya untuk melihat perkembangan sejumlah pelayanan publik di kabupaten paling timur di Pulau Jawa itu. Salah satu hal yang diapresiasi Edi di Banyuwangi adalah mal pelayanan publik yang mampu mengintegrasikan 150 dokumen perizinan dalam satu lokasi.

"Tidak hanya bangunan fisiknya saja yang bagus, tapi pelayanannya memang bagus. Saya langsung cek ke beberapa warga yang sedang mengurus surat dan izin di sana, semua mengaku pengurusan surat selesai cukup cepat. Ini bagus. Ini harus ditiru daerah lain," kata Edi.

Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, mengatakan, kolaborasi antardaerah bisa menjadi pintu bagi tercapainya kemajuan bersama.

"Saat tamu dari daerah lain ke sini, kami kerap saling diskusi. Di sinilah kami saling belajar, Banyuwangi juga belajar dari daerah lain apa-apa yang belum dikembangkan di sini. Di sinilah, kami saling sinergi untuk pengembangan masing-masing daerah," katanya.