Pengamat: Maraknya OTT Tunjukkan Darurat Korupsi

Jakarta - Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampow‎ mengemukakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang beruntun dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kepala daerah dan calon kepala daerah menunjukkan bahwa memang negara ini berada dalam situasi darurat korupsi. Perilaku korupsi oleh para pejabat dan elite politik sudah sampai pada tahap yang sangat akut, sehingga hampir tak ada cara untuk menghentikannya.

"Tak ada ketakutan dan rasa malu sama sekali bagi para pejabat dan elite politik kita dalam mencuri uang rakyat. Bahkan penangkapan OTT yang selama ini dilakukan KPK dan ramai diberitakan di media, tak mampu menghalangi niat untuk tetap melakukan korupsi. Prilaku korupsi kini sudah sangat memprihatinkan," kata Jeirry di Jakarta, Kamis (15/2).

Ia mengapresiasi kerja KPK yang melakukan banyak OTT terhadap kepala daerah dan calon kepala daerah sekarang ini. Pihaknya juga akan terus mendukung KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi. Bayangkan, banyak OTT saja, tak mampu memberi efek jera, apalagi jika tak ada KPK. Akan makin merajalela praktek korupsi tersebut.

"Kita harus melawan segala bentuk pelemahan dan upaya untuk menghilangkan KPK yang dilakukan oleh siapa saja. Hanya KPK kini satu-satunya lembaga yang bisa kita harapkan dalam hal pemberantasan korupsi. Dan ini mereka buktikan dengan kinerja yang terus menerus melakukan OTT. Bisa dikatakan bahwa, siapa saja yang tak mendukung KPK berarti tidak pro pemberantasan korupsi," tutur Jeirry.

Dia mengaku sangat gembira OTT yang dilakukan KPK pada tahapan pencalonan kepala daerah ini. Bahkan yang berhasil menangkap para calon kepala daerah, khususnya para petahana. Tahapan pencalonan memang tahapan yang rawan transaksi koruptif, sebab para calon, khususnya petahana, memang sedang membutuhkan uang untuk biaya kampanye atau bahkan untuk melakukan politik uang.

"Saya yakin tiga kepala daerah yang ditangkap KPK memang meminta uang kepada rekanannya untuk kepentingan Pilkada. Karena itu, tepat sekali jika KPK menjadikan waktu pencalonan itu sebagai fokus untuk menyelidiki kemungkinan korupsi oleh para petahana. Tindakan penangkapan dan proses hukum harus tetap berlangsung meski orang tersebut sedang maju sebagai calon kepala daerah. Bagi rakyat, hal ini juga baik sehingga rakyat dapat melihat dan tidak lagi memilih calon yang korup tersebut," ujar Jeirry.

Dia menambahkan pilkada menjadi salah satu titik kerawanan korupsi, khususnya oleh para petahana. Sebab memang mereka sedang membutuhkan uang untuk memenangkan lagi Pilkada. Biasanya lebih mudah bagi petahana, sebab selama dia berkuasa di daerah itu, dia sudah memiliki "mitra yang pasti". Bisa dikatakan, petahana sudah memiliki "sumber keuangan" dari rekanan yang mendapat proyek selama dia menjadi kepala daerah.

Sebagaimana diungkap KPK, uang itu pasti akan digunakan sebagai biaya pemenangan. Kebutuhan akan biaya pemenangan inilah yang menjadi penyebab utama banyaknya petahana yang kena OTT KPK beberapa waktu terakhir ini.

Dia berharap, meski agak sedikit pesimis, bahwa banyak kasus OTT KPK bisa membuat jera para pejabat politik dan elite politik kita untuk tidak lagi melakukan korupsi. Sehingga kasus OTT bisa berkurang dikemudian hari.

Mengenai pekerjan ke depan, dia tegaskan hampir tak ada yang bisa dilakukan sebetulnya, sebab korupsi sudah begitu akut dan darurat dan para pelakunya seperti tak pernah takut dan jera. Namun bangsa ini harus berupaya untuk melakukan sesuatu.

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Pertama, OTT harus terus kita dorong dilakukan KPK. KPK tak boleh putus asa untuk melakukan hal itu. Kedua, perlu penguatan peran agama dikalangan para elit dan pejabat politik kita. Pendamping tokoh agama perlu lebih intensif dilakukan. Ketiga, perlu didorong gerakan rakyat untuk melakukan perlawanan terhadap praktek korupsi. Keempat, sangsi hukuman terhadap koruptor perlu dimaksimalkan. Hukuman mati untuk memberi efek jera mungkin perlu dipertimbangkan.