BEI Perpanjang Kerja Sama dengan Bursa Thailand

JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali menandatangai nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan bursa Thailand (The Stock Exchange of Thailand/ SET). Kedua otoritas bursa sepakat untuk meningkatkan instrumen pendanaan pasar modal dan transaksi regional lintas negara ke depan.

MoU antara SET dan BEI mencakup lima tahun kerja sama hingga 6 Maret 2023. Kesepakatan tersebut diharapkan meningkatkan sinergi pengembangan pasar modal, teknologi informasi, kesempatan bisnis kedua negara, pengetahuan, dan pengalaman.

Direktur Utama BEI Tito Sulistio mengungkapkan, MoU tersebut menjadi pendukung komunikasi dan koordinasi dengan kedua bursa di ASEAN sekaligus mempromosikan perkembangan pasar modal kedua negara.

"Secara spesifik, kebanyakan perusahaan yang tercatat di BEI memiliki ciri khas dibandingkan dengan perusahaan di bursa luar negeri. Sebagai tambahan emiten berkontribusi tidak hanya kepada ekonomi Indonesia, tetapi juga memberikan imbal hasil (return) kompetitif to investor," jelasnya di Jakarta, Selasa (6/3).

Pihaknya berharap kerja sama tersebut dapat membuka potensi tidak hanya kepada penerbit (issuer) di kedua negara. Namun juga kepada investor melalui transaksi produk lintas Negara untuk produk Depository Receipts (DRs) dan exchange traded fund (ETF) dengan Thailand atau sekuritisasi aset Indonesia.

BEI dan SET telah bekerja sejak 2006. Sementara itu, Presiden SET Kesara Manchusree menyebutkan, perpanjangan periode kerja sama akan dimanfaatkan untuk mendorong instrumen pendanaan, seperti Drs berupa instrumen negosiasi yang dikeluarkan oleh perbankan untuk merepresentasikan sekuritisasi perusahaan luar negeri yang diperdagangkan secara publik. Kerja sama juga untuk memperkuat ETF untuk sekuritisasi asset (underlying asset).

"Kesepakatan tersebut juga mencakup korporasi- korporasi untuk pengembangan produk, teknologi, dan informasi. Sehingga nantinya akan memperkuat pengembangan kedua pasar modal," tulisnya melalui siaran pers diterima Investor Daily di Jakarta.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya mendorong korporasi di Indonesia untuk menerbitkan efek di pasar global, seperti komodo bonds, green bonds, dan instrumen lainnya. Penerbitan instrumen di pasar global menurutnya akan banyak menarik dana global ke Indonesia, meningkatkan likuiditas, dan berdampak pada membaiknya neraca pembayaran Indonesia.

Selama ini, pembiayaan infrastruktur disediakan oleh industri perbankan. Berdasarkan data bahwa penyaluran kredit perbankan ke sektor infrastruktur meningkat Rp 58 triliun menjadi Rp 576,3 triliun sepanjang 2017. Padahal, industri perbankan highly regulated dan dihadapkan pada aspek liquidity, maturity mismatch, dan concentration risk (BMPK).

Berdasarakan data OJK, pengimpunan dana di pasar modal mencapai Rp 264 triliun tahun lalu, terdiri atas Rp 254 triliun penawaran umum dan Rp 10 triliun melalui produk pengelolaan investasi. Capaian ini melampaui capaian tahun sebelumnya yang tercatat sebesar total Rp 195,4 triliun. Arus modal masuk investor non residen ke pasar saham dan pasar surat berharga Negara (SBN) mencapai Rp 130,5 triliun.