Ungkap Teror Novel, KPK Koordinasi dengan Komnas HAM

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal membuka diri untuk berkoordinasi dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang telah membentuk tim pemantau kasus teror terhadap Novel Baswedan. KPK bakal segera berdiskusi dengan Komnas HAM untuk membicarakan teknis koordinasi dalam mengungkap kasus teror ini.

"KPK terbuka untuk menerima teman-teman dari Komnas HAM untuk berkoordinasi lebih lanjut. Nanti teknisnya kami akan koordinasikan," kata Jubir KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (14/3) malam.

Tim yang dibentuk Komnas HAM telah meminta keterangan Novel terkait dengan kasus teror yang dialaminya pada 11 April 2017 lalu tersebut. Tim Komnas HAM mengklarifikasi kepada Novel mengenai kronologi teror dengan penyiraman air keras oleh dua orang tak dikenal itu.

Dikatakan Febri, KPK terbuka dengan semua pihak, termasuk Komnas HAM yang ingin mengungkap teror tersebut. KPK berharap koordinasi dengan Komnas HAM ini dapat mengungkap kasus teror yang dialami Novel.

"Spesifiknya apa tentu harus ditindaklanjuti dengan pertemuan-pertemuan yang lebih teknis," tuturnya.

Dalam kesempatan ini, Febri mengakui terdapat penyidik KPK lainnya yang turut diteror seperti yang dialami Novel. Peristiwa teror tersebut terjadi jauh sebelum Novel disiram air keras. Salah satu teror yang diterima penyidik KPK itu yakni perusakan mobil dengan disiram soda api.

"Mobil penyidik saat itu disiram dengan soda api sampai tentu terjadi kerusakan," ungkapnya.

Kejadian teror tersebut, kata Febri sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian, namun hingga kini pengusutan kasus tersebut tak terdengar lagi. Menurut Febri, meskipun penyidik KPK yang menerima teror tersebut telah diperiksa, pelaku perusakan belum tertangkap.

Untuk itu, Febri kembali mengingatkan tak terungkapnya kasus-kasus teror ini akan berdampak pada terulangnya teror. Tak hanya kepada penyidik dan pegawai KPK, tak tertutup kemungkinan teror serupa dialami oleh masyarakat yang giat membantu pemberantasan korupsi.

"Ini yang kami sebut berulang kali kalau pelaku teror atau pelaku serangan tidak ditemukan bukan hanya beresiko untuk pihak yang diserang pada saat itu, tapi kepada penyidik atau pegawai KPK yang lain," katanya.