Langkah Jokowi Atasi Radikalisme Sudah Tepat

Jakarta - Cendekiawan Muslim Komaruddin Hidayat menilai wajar jika paham radikalisme dan ekstremisme membuat sejumlah investor asing khawatir untuk berinvestasi di Indonesia. Pasalnya, paham radikalisme dan ekstremisme dapat mengguncang stabilitas politik dan keamanan.

Namun, kata Komaruddin, kekhawatiran tersebut tak perlu berlebihan, karena langkah pemerintah sudah tepat, antara lain dengan membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) berpaham radikal, membatalkan ratusan peraturan daerah (perda) yang tak proinvestasi, dan membangun komunikasi secara intensif dengan ormas-ormas Islam moderat.

"Kekhawatiran itu wajar karena mereka hendak menanamkan modal yang tidak kecil, ratusan miliar bahkan triliunan rupiah. Tetapi, tak boleh berlebihan, karena langkah pemerintah sudah on the right track," ujar Komaruddin di Jakarta, Rabu (21/3). Selama ini, kata dia, investor asing lebih tertarik berinvestasi ke Malaysia atau Vietnam.

Pasalnya, di dua negara tersebut iklim investasinya lebih kondusif dan stabilitas politik serta keamanannya relatif stabil. "Bayangan mereka, kalau sampai di Indonesia berdiri negara khilafah, maka segala aturan akan dirombak, dan itu ancaman bagi investor," tutur mantan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah.

Karena itu, lanjut Komaruddin, langkah pemerintahan Presiden Joko Widodo meredam gerakan-gerakan radikal dan ekstrem, serta membubarkan ormas yang mengusung paham negara khilafah dan anti-Pancasila, sudah tepat. "Pemerintah juga menghapus ratusan perda yang tak pro-investasi. Ini harus ditindaklanjuti dengan langkah konkret supaya tenaga kerja dan biaya produksi di Indonesia lebih kompetitif, sehingga menarik minat investor," jelasnya.

Sementara, Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta Nasaruddin Umar berpendapat, tidak ada alasan bagi investor, baik domestik maupun asing, untuk mengkhawatirkan stabilitas politik dan keamanan di Indonesia terkait paham radikal. "Penganut paham radikal jumlahnya sangat kecil. Ibarat kucing, jangan dianggap sebagai harimau," kata Nasaruddin.

Paham khilafah, menurut Nasaruddin, tidak akan laku di Indonesa, meskipun beberapa kelompok menganutnya. Pada dasarnya, kata dia, masyarakat Indonesia itu kompak, dan mendukung negara kebangsaan yang berdasarkan Pancasila. "Namun, pemerintah juga tidak boleh ‘mengucingkan harimau’. Sekecil apa pun gerakan dan paham radikal yang tumbuh, harus diantisipasi, jangan sampai membesar," ungkap mantan Wakil Menteri Agama.

Nasaruddin menilai pemerintah juga semakin intensif membangun dialog dengan ormas-ormas Islam mainstream yang berpaham moderat serta pro-Pancasila, kebinekaan, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), seperti Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Dia berpandangan langkah tersebut sudah tepat demi meng-counter ormas-ormas berpaham radikal.

"Selama NU dan Muhammadiyah berada di garda terdepan dalam menjaga NKRI, dan menebarkan Islam sebagai rahmatan lil alamin (rahmat bagi seluruh alam, red), bahu-membahu bersama aparatur negara seperti TNI dan Polri, insya Allah negara ini akan aman," kata Nasaruddin.

Pada 10 Juli 2017, Presiden Jokowi menerbitkan Perppu No 2 Tahun 2017, sebagai pengganti UU No 17 Tahun 2013, tentang Ormas. DPR RI kemudian mengesahkan Perppu Ormas tersebut menjadi UU pada 24 Oktober 2017. Dengan Perppu Ormas inilah pemerintah membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dinilai bertentangan dengan Pancasila karena mengusung paham negara khilafah. Eks-HTI pun mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Namun, Nasaruddin berpendapat, langkah pemerintah tersebut belum cukup. Pemerintah, kata dia harus mengatasi akar permasalahannya, yakni dengan memberantas kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi dan hukum. "Dengan demikian, paham radikal dan ekstrem akan hilang dari bumi Indonesia. Investor pun akan dibuat lebih tenang dan nyaman," ujar Nasaruddin.