Polri dan Kemenag Bentuk Satgas Hadang Travel Umrah Bodong

Jakarta - Polri dan Kementerian Agama (Kemenag) sepakat membentuk satuan tugas (satgas) khusus pengawasan biro perjalanan umrah.

Satgas dibentuk untuk mengantisipasi terulangnya penipuan umrah seperti kasus First Travel dan Abu Tours.

"Pengawasan secara struktural dari Kemenag melalui dirjennya. Polri masuk setelah ada masalah, kita Investigasi. Oleh karenanya kita nanti mungkin minggu ini akan ada semacam Satgas dibentuk antara Kemenag dan Mabes Polri," ujar Wakapolri Komjen Syafruddin usai bertemu Menag Lukman Hakim Saifuddin di kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Rabu (4/4).

"Bukan (karena) hanya kasus sekarang, tapi untuk mengantisipasi agar tidak terjadi lagi setelah itu," katanya.

Satgas yang akan dibentuk menurut Wakapolri sekaligus untuk menangani kasus-kasus dugaan penipuan perjalanan umrah. Polri sambungnya, membutuhkan ahli dari Kemenag terkait penanganan kasus.

"Tentu Bareskrim Polri memerlukan tim-tim ahli dari Kemanag kita akan bentuk satgas untuk cepat penyelesaiannya supaya ada kepastian supaya masuk pengadilan ada kepastian," kata Syafruddin.

Sementara itu, Lukman menegaskan Kemenag akan melakukan revisi regulasi agar pengawasan biro umrah lebih optimal.

"Agar kami memiliki landasan atau pijakan hukum yang jelas dalam melakukan pengawasan, dan yang kedua adalah membangun sistem pengawsan berbasis elektronik," kata Lukman.

Kemenag nantinya akan meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umrah dan Haji (Sipatuh). Aplikasi ini nantinya langsung terkoneksi antara calon jemaah umrah, Kementrian Agama dan Kedutaan Besar Saudi Arabia.