Kerusuhan Rutan Brimob, Anggota DPR Minta Evaluasi Menyeluruh

Jakarta - Kerusuhan terjadi di Rumah Tahanan Markas Komando Korps Brigade Mobile (Mako Brimob), yang melibatkan sejumlah narapidana teroris (Napiter). Pasca-kejadian tersebut, beredar kabar yang simpang siur di tengah masyarakat yang beredar dengan cepat di media sosial. Termasuk terkait jumlah korban dan adanya aksi saling sandera di dalam rumah tahanan.

Menyingkapi kondisi ini, Anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mengingatkan agar masyarakat jangan langsung percaya dengan kabar atau informasi yang beredar di media sosial.

"Jangan langsung percaya dengan berbagai kabar ataupun foto yang beredar di media sosial. Saya yakin Polri akan segera menuntaskan kasus ini dan mengumumkan ke publik mengenai semua hal menyangkut kerusuhan ini, termasuk penyebab dan jumlah korban jiwa," kata Sahroni, Rabu (9/5).

Sahroni mengingatkan Polri juga harus bergerak cepat dalam penanganan kasus. Semua dilakukan untuk mencegah semakin banyaknya informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

Terlebih saat ini ada klaim dari ISIS yang mengaku mendalangi kerusuhan ini melalui aplikasi media sosial. Jika memang pernyataan itu memiliki korelasi dengan kerusuhan di Rutan Brimob, maka Polri dan pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap pengamanan tahanan, khususnya yang terlibat dalam kasus terorisme.

"Sebaliknya bila tak berkaitan dengan ISIS, Polri harus segera menginformasikan kebenarannya secara detail agar publik tak termakan hasutan," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama Sahroni menilai pentingnya dilakukan evaluasi pengamanan di berbagai rutan, termasuk di Rutan Mako Brimob. Kerusuhan di lokasi ini diketahui bukan kali pertama terjadi.

Sebelumnya insiden keributan juga terjadi di rumah tahanan yang lekat dengan kasus terorisme ini pada 11 November 2017 silam. Keributan ketika itu bermula saat petugas Densus 88 melakukan sweeping di sel-sel narapidana dan menyita sejumlah telepon selular.