Agus Hermanto: PNS yang Terlibat Terorisme Harus Ditindak

Rabu, 16 Mei 2018 | 13:51 WIB

Penulis: Deti Mega Purnamasari | Editor: WBP

URL berhasil di salin.

Anggota Satbrimob Polda Jawa Timur berjaga di lokasi penggeledahan rumah terduga teroris di kawasan Sikatan, Manukan Wetan, Surabaya, Jawa Timur, 15 Mei 2018. Menurut Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Frans Barung Mangera, Densus 88 Mabes Polri melumpuhkan satu orang terduga teroris dalam baku tembak dan melakukan penguraian bahan peledak di lokasi tersebut. (Antara/M Risyal Hidayat)

Jakarta - Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto meminta Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat dalam aksi terorisme ditindak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal tersebut terkait ditemukannya fakta bahwa istri terduga teroris, Budi Satrio yang ditembak mati Densus 88 merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementeriaan Agama Kantor Wilayah Jawa Timur. Adapun Budi diketahui sebagai pembuat bom yang meledak di Rumah Susun (Rusun) Wonocolo, Sidoarjo, Jawa Timur pada Senin (14/5) lalu.

"Kalau ada PNS yang terlibat, ya harus ditindak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita harus menerapkan aturan yang sama pada siapa pun yang terindikasi," ujar Agus di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/5).

Untuk itu, kata dia, diperlukan penyelidikan mendalam. Apalagi ancaman hukumannya sangat berat karena berhubungan dengan kewibawaan negara. "Mengguncangkan atau memberikan hak yang tidak baik terhadap negara, sehingga harus diberikan hukuman berat," katanya.

Namun peraturan PNS terkait terorisme dikatakannya tidak ditulis secara khusus dalam RUU Terorisme yang sedang dibahas. Sebab RUU tersebut sudah mencakup seluruh masyarakat apapun kedudukannya, baik itu PNS, dan profesi lainnya, termasuk pejabat.