Prabowo: Semua Pihak Harus Kerja Sama Atasi Terorisme

Jakarta - Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mendatangi Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (16/5) siang sekitar pukul 14.20 WIB. Kedatangannya ke DPR untuk mengetahui beberapa hal kepada elite partainya yang ada di DPR, termasuk soal revisi UU Terorisme.

Prabowo mengatakan, terorisme merupakan suatu ancaman dan bahaya yang sangat besar bagi setiap negara dan bangsa, terlebih dengan perkembangan teknologi serta pemikiran di luar batas atau pemikiran ekstrem. Penyebarannya pun begitu cepat sehingga menjadi tantangan pemerintahan di seluruh negara, termasuk di Indonesia.

"Karena itulah semua pihak saya kira harus kerja sama, harus kompak menghadapi ini dengan serius dengan bijak. Jadi kami juga akan membahas langkah-langkah apa yang akan kami kerjakan sebagai bagian dari komponen bangsa," ujarnya.

Prabowo mengatakan, menjaga perdamaian dan kerukunan antara semua agama, suku kelompok etnis, dan ras harus dilakukan karena bangsa Indonesia merupakan bangsa yang rukun. menurutnya, kekuatan Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika.

"Ini dibutuhkan kerja ekstra keras bagi setiap lembaga, terutama lembaga penegak keamanan dan ketertiban. National Security ini merupakan hal utama. Karena itu, saya dan Gerindra dari dulu selalu mengingatkan jangan sampai masalah ini dianggap remeh," katanya.

Prabowo mencontohkan, anggaran TNI yang terus diminta ditingkatkan kepada pemerintah bukan dimaksudkan untuk mengancam negara lain tetapi untuk menjaga keamanan bangsa ini sendiri. Sebab, katanya, Indonesia membutuhkan Polri dan TNI yang sangat kuat dan profesional, termasuk intelejen yang sangat hebat.

Menurutnya, apabila semua orang dan pemerintah berniat baik, maka seharusnya tidak perlu mencari alasan bahwa serangkaian aksi teror yang terjadi saat ini terkait dengan regulasi. Dalam hal ini, UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Saya yakin kami mau mendukung pemerintah kalau memang itu dibutuhkan, tapi kita juga harus lihat apakah ini demokratis atau tidak? Ada peluang-peluang tidak untuk penyalahgunaan abuse of power? Kita juga mohon suatu tindakan yang arif keseimbangan, jadi harus koreksi diri semua pihak," terangnya.

Terkait rencana akan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) apabila revisi UU Terorisme tersebut tidak disahkan, Prabowo menyebutkan, pimpinan politik yang mempunyai wewenang bisa berbuat apa saja, termasuk mengeluarkan Perppu.

"Saya datang ke sini mau kaji itu, mau bahas, konsultasi dengan tokoh-tokoh lain. Yang harus kita jaga kepentingan bangsa dan rakyat demokrasi dan UUD," pungkasnya.