20 Tahun Reformasi, Politik Identitas Kacaukan Kondisi Sosial

Jakarta – Kebebasan berbicara setelah 20 tahun Reformasi masih kerap disalahgunakan, terutama dengan menggunakan politik identitas. Sebagian masyarakat dan elite bahkan menggunakan politik identitas untuk mencapai ambisi politik. Hal itu justru memperkeruh kondisi sosial masyarakat saat ini.

Pandangan itu disampaikan pengamat intelijen dan Pertahanan Susaningtyas NH Kertopati di Jakarta, Kamis (17/5). Komentar itu disampaikan terkait Era Reformasi di Indonesia yang saat ini sudah berjalan selama 20 tahun.

"Kritik terhadap masyarakat terkait penyalahgunaan kebebasan berbicara dan kebebasan berpendapat untuk menyerang pemerintah serta merenggangkan hubungan TNI dan Polri. Kegagalan beberapa partai politik tertentu untuk menjaga kadernya agar tidak memperkeruh kondisi sosial masyarakat juga sangat memengaruhi kerukunan antarumat beragama di Indonesia," ujar perempuan yang akrab disapa Nuning itu.

Dikatakan, agenda Reformasi 1998 harus menjadi pegangan semua elemen bangsa agar tidak terlena dengan kepentingan sesaat atau kepentingan sebagian golongan saja. Kritik masyarakat juga perlu direnungkan ketika peranan masyarakat untuk membantu TNI dan Polri memberantas terorisme masih rendah. Masyarakat, kata dia, harus dilibatkan secara massif untuk mencegah benih-benih radikalisme dan ekstrimisme sedini mungkin.

Menurut Nuning, masyarakat harus mampu memberikan sanksi sosial jika ada keluarga yang tidak mau bersosialisasi atau memiliki anak yang tidak mau menghormat bendera Merah-Putih atau ikut upacara. Masyarakat harus sadar dan mau menjadi umat beragama yang toleran.

"Masih ditemukan sebagian tokoh masyarakat yang justru menujukkan sikap intoleransi. Harapan sebagian besar masyarakat yang diam (silent majority) adalah tindakan tegas pemerintah terhadap tokoh-tokoh tersebut yang dapat memengaruhi stabilitas keamanan nasional," tuturnya.

Dikatakan pula, apresiasi patut diberikan kepada tiga elemen bangsa terkait 20 tahun Reformasi, yakni pemerintah, TNI-Polri, dan masyarakat. Apresiasi kepada pemerintah patut diberikan karena hingga kini berhasil menjaga keutuhan NKRI dan berfungsinya administrasi negara dengan baik.

Pertumbuhan ekonomi juga berhasil dijaga meski kondisi perekonomian dunia kurang kondusif. Peranan Indonesia di tingkat regional dan global juga semakin meningkat seiring bertambahnya kemampuan memberikan kontribusi kepada dunia melalui pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Sementara, apresiasi kepada TNI dan Polri juga patut diberikan karena keberhasilan dalam menjaga stabilitas keamanan dalam negeri dan kawasan Asia Tenggara. Semua agenda Reformasi 1998 berhasil dicapai dengan baik merujuk pada tugas pokok dan fungsi TNI sebagai alat negara serta Polri sebagai alat pemerintah. Meskipun terdapat perbedaan tugas pokok, tetapi fungsi TNI dan Polri adalah sama, yakni sebagai aparat keamanan, sehingga Reformasi sejatinya menghendaki lebih bersinerginya TNI dan Polri.

"Apresiasi kepada masyarakat luas juga patut diberikan, karena tingkat kesejahteraan sudah meningkat dan sudah lebih seimbang dibandingkan standar kehidupan masyarakat di negara-negara maju. Masyarakat Indonesia juga lebih aktif memberikan masukan kepada pemerintah agar berfungsi dengan lebih baik," katanya.

Nuning juga menyoroti kebebasan pers sebagai salah satu instrumen penting masyarakat untuk memberikan masukan kepada pemerintah. Tingkat pendidikan rata-rata penduduk juga sudah mencapai batas kecukupan masyarakat menengah berpendidikan. Kondisi sosial masyarakat juga dirasa lebih baik lagi pada era Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan pembangunan konektivitas seluruh rangkaian pulau di Indonesia.

Namun, ktitik juga diperlukan kepada pemerintah, TNI-Polri, dan masyarakat menyongsong Indonesia Emas 2045. Kritik terhadap pemerintah ditujukan terkait dengan proses penegakan hukum secara adil kepada semua bentuk kejahatan, baik kejahatan terhadap publik maupun kejahatan terhadap negara. Ketegasan dan kecepatan pemerintah dalam proses hukum akan menjadi kepastian hukum yang dapat mengayomi seluruh masyarakat Indonesia.

Kritik kepada TNI-Polri adalah sinergi di antara kedua institusi yang masih perlu ditingkatkan. Perseteruan antara prajurit TNI dan Polri beberapa tahun terakhir sangat memengaruhi tingkat keberhasilan sinergi tersebut. Sinergi TNI-Polri merupakan kunci keberhasilan menjaga stabilitas keamanan dalam negeri, contohnya dalam menanggulangi aksi teror yang terjadi beberapa hari terakhir ini.

"Jangan lagi berbicara tumpang tindih kewenangan TNI dan Polri melainkan bagaimana pemerintah dan seluruh masyarakat mendorong sinergi alat negara dan alat pemerintah tersebut. Bentuk serangan dan modus operasi teroris di masa mendatang harus diantisipasi dan ditanggulangi oleh TNI-Polri bersama seluruh masyrakat. Kritik juga diberikan kepada TNI dan Polri dalam Dewan Jabatan dan Kepangkatan (Wanjak) yang masih mengedepankan like and dislike dan euforia angkatan tahun lulus dari akademi, terutama dalam menentukan penugasan para perwira," kata Nuning. [O-1]