BNPT: JAD dan JAT Belum Masuk Program Deradikalisasi

Jakarta - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius mengakui Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan Jamaah Ansharut Tauhid (JAT)‎ memang tidak masuk dalam program deradikalisasi. Alasannya program itu fokus ke narapidana (Napi) yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Napi yang telah keluar Lapas.

"Ada salah persepsi dari sejumlah pengamat yang tak mengerti betul apa yang dikerjakan BNPT. Ada yang berpersepsi bahwa program deradikalisasi kayaknya perlu dievaluasi. Saya perlu jelaskan, kelompok JAD/JAT dan lain-lainnya itu belum terkena program sama sekali. Yang difokuskan oleh BNPT adalah orang yang sudah berstatus narapidana, baik yang di dalam Lapas maupun yang di luar Lapas," kata Alius di Jakarta, Kamis (17/5).

Ia menjelaskan fokus program tersebut seperti itu karena BNPT baru bisa masuk setelah ada hukum tetap dari Mahkamah Agung (MA). Karena tujuannya untuk membina mereka yang sudah pernah dipenjara supaya bisa berubah.

"Sepanjang dia tersangka saja kita belum punya akses. Begitu sudah ada keputusan yang tetap dan disebar ke seluruh Lapas, barulah BNPT main di situ," ujarnya.

Menurutnya, saat ini sudah 600 lebih mantan Napiter yang sudah di luar Lapas. Dari jumlah tersebut, ada 128 orang yang sudah ikut bersama BNPT sebagai narasumber dan ikut aktif dalam program-program deradikalisasi.

"Dari 600 lebih itu, ada 3 yang mengulangi perbuatanya, yakni bom Thamrin, bom Cicendo, dan bom Samarinda," jelasnya.

Dia menambahkan program deradikalisasi ‎bukan hanya untuk mantan Narapidana Teroris (Napiter) saja, tetapi juga keluarganya. Karena keluarga mereka itu juga dianggap orang-orang yang radikal tapi tidak melaksanakan.

"Anak-anaknya kita lihat. Anak-anaknya diradikalisasi oleh orang tuanya dan sebagainya. Fokus kita di situ. Bagaimana masyarakat yang belum terpapar, yang belum kena, nah kita ada program kontraradikalisasi namanya," tutupnya.