Komitmen Investasi Eksplorasi Migas Bertambah US$ 291 M

JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan pengelola baru untuk lima dari enam blok migas yang akan habis kontraknya pada 2020. Dari penetapan ini, negara mendapat tambahan komitmen investasi migas sebesar US$ 291 miliar.

Pada 2020, terdapat enam blok migas yang akan selesai kontraknya, yakni Blok South Jambi Block B, Brantas, Malacca Strait, Salawati Kepala Burung, Onshore Salawati Basin, dan Makassar Strait. Kecuali untuk Blok Makassar Strait, pemerintah telah menetapkan operator baru blok terminasi ini.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, untuk term and condition baru lima blok migas terminasi tersebut telah diteken oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan. Sementara penandatanganan kontrak kerja sama (production sharing contract/PSC) baru kelima blok ini baru akan dilakukan pada bulan depan.

Dengan sudah dipastikannya nasib lima blok yang segera habis kontraknya, pemerintah mendapat tambahan komitmen investasi migas. "Untuk WK (wilayah kerja) yang terminasi pada 2020 (tidak termasuk Makassar Strait), dapat Rp 4 triliunan untuk eksplorasi," kata dia di Jakarta, Jumat (8/6).

Komitmen investasi ini belum menghitung nett present value (NPV) masing-masing blok. Pengelolaan Blok South Jambi Block B, lanjut dia, diserahkan kepada Petrochina International Jambi yang menjanjikan komitmen kerja pasti lima tahun sebesar US$ 32,75 juta dan bonus tanda tangan US$ 5 juta. Sementara jatah bagi hasil (split) perusahaan ini ditetapkan sebesar 53% untuk gas.

Untuk Blok Brantas, pemerintah menunjuk Lapindo Brantas, PT Prakasa Brantas, dan Minarak Labuan Co Llc sebagai pengelola. Lapindo Brantas berkomitmen mengucurkan investasi dalam lima tahun pertama sebesar US$ 115,55 juta dan bonus tanda tangan US$ 1 juta. Di blok ini, pemerintah memberikan split bagi kontraktor sebesar 47% untuk minyak dan 52% untuk gas.

Kemudian Blok Malacca Strait diserahkan pengelolaannya ke EMP Malacca Strait SA bersama mitra. Kontraktor menjanjikan komitmen kerja pasti lima tahun sebesar US$ 45,75 juta dan bonus tanda tangan US$ 2,5 juta. Sementara jatah split kontraktor ditetapkan sebesar 59% untuk minyak dan 64% untuk gas.

Terakhir, untuk Blok Salawati Kepala Burung dan Onshore Salawati Basin, diputuskan bahwa operatornya berubah menjadi Petrogas. Pemerintah memperoleh komitmen kerja pasti masing-masing US$ 61,72 juta di Blok Salawati Kepala Burung dan US$ 36,25 juta di Blok Onshore Salawati Basin. Sementara bonus tanda tangannya masing-masing US$ 1 juta.

"Untuk split kontraktor, di Kepala Burung ditetapkan 43% ditambah 5,5% untuk minyak dan 48% ditambah 5,5% untuk gas. Selanjutnya split kontraktor di Salawati yakni 43% ditambah 5% untuk minyak," kata Arcandra.

Sementara untuk nasib Blok Makassar Strait, pemerintah masih menunggu kontraktornya, yakni Chevron Indonesia. Hal ini lantaran Chevron Indonesia meminta perpanjangan waktu untuk menyiapkan proposal.

"Dia minta waktu. Sampai Juni ini lah dikejar," kata Driektur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto.

Blok Makassar Strait saat ini digarap Chevron Makassar Strait 72%, PHE 10%, dan Tiptop Makassar 18%. Sebelumnya, Djoko menjelaskan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2004 Pasal 28, kontraktor eksisting dapat mengajukan perpanjangan kontrak paling cepat 10 tahun dan paling lambat 2 tahun sebelum kontrak selesai.

Sementara pemerintah harus membuat keputusan pengelola baru paling telat satu tahun sebelum kontrak diterminasi. Namun, lanjut dia, pemerintah akan berupaya secepatnya menetapkan operator baru dari blok migas terminasi ini.

"Kami targetkan untuk yang (kontraknya selesai) 2020 ditetapkan pada Juni nanti, berikutnya yang 2021 di Juli, 2022 di Agustus, 2023 di September, 2024 di Oktober, 2025 di November, dan 2026 di Desember. Jadi tahun ini selesai (penetapan pengelola baru)," kata dia.

Untuk blok terminasi sampai 2019, pemerintah telah menetapkan pengelolanya. (*)