Tim Advokasi Sudirman-Ida Siapkan Gugatan ke MK

Semarang - Tim advokasi paslon nomor 2 Sudirman Said-Ida Fauziyah siap membuka kemungkinan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Hal itu dilakukan terkait banyaknya temuan pelanggaran pemilu selama sebelum, pelaksanaan hingga pasca pelaksanaan Pilgub Jateng, Rabu (26/6) yang diklaim tim advokasi.

"Kami menerima banyak sekali laporan dan pengaduan dari masyarakat. Laporan, pengaduan dan temuan di lapangan itu, terus kami inventarisasi dan kaji. Memilah mana ang masuk ranah administrasi, etika atau pidana. Jika ada indikasi mengarah ke TSM (terstruktur sistematis dan massif) akan kami ajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi," tegas anggota tim advokasi dan tim hukum Sudirman-Ida, Aries Septiono dalam jumpa pers di Semarang, Kamis (28/6).

Dia menyebutkan, sejumlah pelanggaran itu mulai dari proses pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan KPU. Ada warga yang sudah pindah domisili, tapi belum dicoret dari DPT. Begitu pula ada data masuk tapi tidak dimasukkan dalam DPT.

Aries menegaskan, dugaan adanya pelanggaran pemilu itu sebenarnya sudah dirasakan saat lelang KPU gagal. Akibat gagal lelang itu sangat merugikan pihak paslon nomor 2 itu. "Alat peraga kampanye yang menjadi tugas KPU menjadi telat dan akibatnya sosialisasi untuk memperkenalkan Pak Sudirma dan Bu Ida terlambat," tegasnya.

Menurut Aries, kondisi itu sangat menguntungkan petahana, karena sudah lebih dulu dikenal dan baliho serta posternya sebagai gubernur terpampang dimana-mana. "Kami mau buat baliho atau spanduk sendiri tidak boleh, karena APK harus dibuat KPU. Kalau kami bat harus seizin KPU," tambahnya.

Begitu pula dengan iklan kampanye di televisi yang justru ditayangkan KPU pada hari-hari terakhir menjelang berakhirnya masa kampanye. "Kami menyoroti pula acara halal bihalal yang digelar petahana yang kembali aktif menjadi gubernur, yang mengumpulkan para kepala daerah. Itu jelas memobilisasi birokrasi dan aparat sipil negara," ujarnya.

Mereka juga menemukan adanya camat yang menggelar rapat dengan paslon nomor 1, beberapa saksi kami tak bisa masuk di TPS, pemilih yang masuk dalam DPT tapi idak medapat formulir C6, ditemukannya ribuan surat suara yang sudah diberi tanda di kolom pason nomor 1, hingga ada pula oknum petugas KPPS yang mendistribusikan formulir C6 sambil membagikan brosur paslon nomor 1.

"Semua temuan, laporan dan pengaduan itu kami kumpulkan, untuk dikaji dan dipelajari. Jika semua rentetan itu ada indikasi TSM, maka akan kami jadikan bahan untuk gugatan ke MK," tegasnya.

Juru bicara Tim Pemenangan Sudirman-Ida, Sriyanto Saputro mengatakan, pihaknya juga mencurigai adanya dugaan pelanggaran itu dilakukan secara sengaja oleh pihak-pihak tertentu yang menciderai demokrasi. Pihak-pihak itu menurutnya tidak ingin paslon nomor 2 menang di Jateng.

"Tampak jelas dari jutaan data DPT yang carut marut beberapa hari menjelang pencoblosan, yang telah kami laporkan ke KPU. Banyk sekali data pemilih ganda atau data invalid. Contoh nyata dengan ditemukannya nama Mendagri Tjahjo Kumolo dalam DPT, padahal KTP-nya berdomisli di Jakarta. Mendagr sendiri sudah mengklarifikasi dan mengembalikan formulir C6 itu ke petugas KPPS setempat untuk dimusnahkan. Itu pejabat tinggi saja datanya salah, apalagi yang rakyat biasa pasti jumalahnya lebih besar lagi," ujarnya.

Sudirman Said yang hadir dalam jumpa pers, meminta agar KPU bersikap fair dan bijak, jangan sampai menciderai demokrasi dan merugikan suara rakyat.

"Kami juga melihat ada kesan seolah-olah kami disiapkan sebagai pihak yang kalah dalam pilgub Jateng, terlihat dari beberapa lembaga survei yang melakukan hasil surve secara bersamaan dengan hasil posisi kami di pihak yang kalah, padahal pilgub belum selesai," tegasnya.

Menurut Sudirman, jika proses pilgub berjalan fair, dimana semua proses perhitungan sudah dilakukan dan pada kenyataannya berlangsung fair, maka pihaknya akan secara legawa menerimanya dan mengucapkan selamat bagi yang menang.