Charta Politika: Jokowi Diuntungkan Hasil Pilkada, tetapi Tidak Boleh Lengah

Jakarta - Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai secara umum Presiden Joko Widodo diuntungkan dengan hasil Pilkada Serentak 2018 di sejumlah daerah. Pasalnya, Jokowi terlihat bermain dua kaki di Pilkada.

"Kita lihat di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sumatera Utara, semuanya menguntungkan Jokowi, meskipun paslon yang diusung oleh PDIP kalah seperti di Jabar, Jatim dan Sumut. Namun, partai pendukung Jokowi ada di semua koalisi tersebut," ujar Yunarto di Jakarta, Senin (2/7).

Meskipun demikian, kata Yunarto, kemenangan tersebut tetap menjadi lampu kuning bagi Jokowi. Dia menyebutkan beberapa alasan. Pertama, pihak oposisi bisa melakukan konsolidasi dengan baik di Pilkada Serentak 2018.

"Pihak oposisi bisa memanaskan mesin partai meskipun kalah seperti di Jabar dan Jateng. Namun, ada peningkatan suara yang cukup signifikan," tandas dia.

Kedua, kata dia, isu SARA ternyata masih laku di Pilkada kali ini. Meskipun tidak merata di semua daerah, tetapi bisa dimanfaatkan oleh paslon untuk memenangkan kontestasi, seperti yang terjadi di Sumut.

"Isu agama dan suku ini bisa kembali dimainkan pada saat pilpres 2019, bahkan bisa lebih kencang lagi," tutur dia.

Ketiga, soal penentuan cawapres Jokowi. Yunarto mengingatkan jika Jokowi salah menentukan cawapres, maka bisa merugikan Jokowi bahkan bisa membuat dia kalah.

"Saya menganjurkan agar cawapres Jokowi bukan dari partai koalisi karena bisa membuat koalisi menjadi pecah," imbuh dia.

Yunarto mengusulkan agar cawapres Jokowi berasal dari luar parpol, namum bisa merangkul dan diterima semua parpol pendukung Jokowi. Dia menyebutkan salah satunya adalah Mahfud MD karena dia adalah sosok yang berintegritas, punya dukungan kuat dari kaum muslim moderat dan politik, rasional-akademis dan juga seorang politis.

"Kalau tidak, seorang jenderal yang punya jaringan yang luas termasuk di politik dan Islam, berpengaruh dan dari Angkatan Darat," pungkas dia.