Pensiun, Sekda Bekasi Tidak Terkena Sanksi

Jakarta - Sekretaris Daerah Kota Bekasi Rayendra Sukarmadji tidak akan dikenai sanksi apabila terbukti melanggar kedisiplinan atau kode etik karena sudah pensiun mulai 1 Agustus 2018.

"Bagi orang yang sudah pensiun, doakan saja dia menjalani masa pensiun dengan baik karena sudah terbebas dari tugas," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik di Jakarta, Rabu (1/8).

Sekda kota sebagai pejabat pembina kepegawaian (PPK), jika terlibat pelanggaran, permasalahannya akan ditarik ke provinsi untuk melakukan investigasi dan menjatuhkan sanksi saat terbukti bersalah.

Namun, kata Akmal Malik, Sekda Bekasi yang sudah memasuki masa pensiun tidak dapat dikenai sanksi sehingga yang dapat dilakukan ke depan adalah menghindari hal yang sama terulang.

Kemendagri sejauh ini belum menerima adanya pengaduan masyarakat atau aparatur sipil negara (ASN) tentang pesan hasutan Sekda Bekasi kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kota Bekasi untuk tidak melaksanakan pelayanan publik.

Terkait dengan Penjabat Wali Kota Bekasi Ruddy Gandakusumah yang melaporkan Rayendra Sukarmadji ke Bareskrim Polri, Akmal Malik mengaku pihaknya tidak mengetahui dugaan pelanggaran dalam ranah hukum karena pihaknya hanya terkait dengan ranah administrasi.

"Saya belum mendapatkan tembusan pelanggaran atas dasar apa yang disampaikan Pj. terhadap Sekda. Says duga laporan tersebut terkait dengan perbuatan tidak menyenangkan," ujar Akmal Malik.

Menindaklanjuti pemberitaan pada tanggal 27 Juli 2018 telah terjadi penghentian pelayanan publik pada 12 kecamatan dan 56 kelurahan di Kota Bekasi, Kemendagri membentuk tim terpadu untuk melakukan peninjauan langsung pada tanggal 30 s.d. 31 Juli 2018.

Hasil tinjauan tersebut adalah pada tanggal 27 Juli 2018 pelayanan publik di Kota Bekasi terkendala perbaikan sistem, bukan karena mogok ASN.