Strategi Pemenangan Jokowi Disiapkan Koalisi

Jakarta- Strategi pemenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah dilakukan sembilan parpol koalisi. Mereka akan mengoptimalkan potensi ratusan ribu caleg di daerah untuk memenangkan Jokowi di Pilpres 2019. Penjabaran langkah strategisnya sudah dilakukan.

Pertemuan lanjutan Jokowi dengan parpol koalisi terus berlanjut. Terakhir, pertemuan dilakukan Jokowi dengan sembilan sekjen parpol koalisi, Selasa (31/8). Pertemuan ini menghasilkan empat poin penting kesepakatan. Satu di antaranya, menyangkut strategi pemenangan Pemilu 2019. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, pembahasan tim kampanye sudah dilakukan.

"Kami membahas tim kampanye. Bagaimana tim kampanye ini. Sebab, pileg dan pilpres nanti berjalan serentak. Kami bersepakat penuh memastikan jalan kemenangan untuk rakyat terhadap Pak Jokowi," ungkap Hasto dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/8).

Mendukung strategi pemenangan Jokowi, kekuatan besar sudah disiapkan koalisi ini. Sekitar 170.000 caleg akan didorong menjadi mesin kampanye yang efektif untuk mensosialisasikan program-program Jokowi ke depan. Hasil pertemuan kemarin bahkan sudah membentuk tim khusus untuk menjabarkan Nawacita Jilid Dua. Finalisasi dilakukan bersama koalisi sembilan parpol dan Jokowi.

Menggunakan potensi besar kader, koalisi ini memiliki sekitar 21.000 caleg per parpol. Koalisi besar Jokowi ini terdiri dari Golkar, PDI-P, PKPI, PPP, PKB, NasDem, Hanura, Perindo, hingga PSI.

Hasto menambahkan, potensi besar sumber daya manusia koalisi ini akan dimanfaatkan. Nantinya, para caleg ini akan memenangkan Jokowi di Pilpres 2019.

Demi memenangkan kampanye, antisipasi beragam isu negatif juga dilakukan koalisi. Sebab, beberapa waktu lalu isu negatif masih membelit Jokowi.

Sekjen Partai Nasdem Johnny G Platte menuturkan, para caleg harus aktif dan taktis menepis isu-isu negatif tersebut. Sebab, ada potensi warga masih percaya dengan isu dan fitnah tersebut.

"Tidak hanya prestasi, tetapi pengelolaan isu-isu negatif harus dimenangi. Tujuannya agar masyarakat tidak terpengaruh dan menjadi persepsi publik. Isu-isu negatif tersebut tidak berbasis data dan fakta. Kualitas demokrasi harus ditingkatkan dengan politik rasional. Ini untuk menghindarkan eksploitasi SARA berlebihan," ujar Jhonny.