KPU Harapkan Masyarakat Aktif Cermati DCS

Jakarta - Komisioner KPU, Ilham Saputra menyatakan, pihaknya meminta masyarakat agar aktif mencermati Daftar Calon Sementara (DCS) bakal calon legislatif (bacaleg) yang diumumkan KPU melalui website KPU dan media. DCS ditayangkan kepada publik agar masyarakat bisa memberikan masukan.

"DCS ini kita tayangkan agar dilihat masyarakat untuk memberikan masukan kepada kita. Jadi, masyarakat bisa mengakses DCS dan melaporkan secara aktif kepada kami," ujar Ilham Saputra di Kantor KPU, Jakarta, Senin (13/8).

Ilham mengatakan jika ada bacaleg yang ada di DCS bermasalah, maka KPU akan memprosesnya. Masyarakat, bisa melaporkan bacaleg-bacaleg diduga merupakan mantan terpidana kasus korupsi, kejahatan seksual terhadap anak dan bandar narkoba.

"Karena jika ditemukan (mantan terpidana tiga kasus tersebut), kita akan mencoret calon yang bersangkutan," tandas dia.

Ilham juga mengingatkan, pada tahapan DCS, bacaleg yang tidak memenuhi syarat tidak bisa diganti lagi oleh partai politik. Kecuali, hal tersebut mempengaruhi keterwakilan 30 persen perempuan termasuk jika ada bacaleg yang mengundurkan diri.

"Jika ada yang ingin mengundurkan diri setelah DCS ini, silakan saja, tetapi tidak bisa diganti oleh partai. Kecuali karena pengunduran dirinya itu berpengaruh terhadap keterwakilan 30 persen perempuan," jelas dia.

Terkait tiga tindak pidana yang dilarang oleh Peraturan KPU, kata Ilham, pihaknya nanti akan mengklarifikasi kepada lembaga pengadilan di daerah setempat. Tak hanya itu, kata dia, KPU juga akan melakukan klarifikasi ke Mahkamah Agung (MA).

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2018, KPU menjadwalkan pengumuman DCS dari tanggal 12-14 Agustus 2018. KPU membuka ruang kepada masyarakat agar memberikan masukan dan tanggapan terhadap DCS yang sudah diumumkan KPU pada 12-21 Agustus 2018.

Jika ada masukan dan tanggapan, KPU akan mengklarifikasi kepada parpol pada pada 22-28 Agustus 2018 dan membuka ruang jawaban parpol pada 29-31 Agustus 2018. DCT sendiri disusun pada 14 September 2018 dan ditetapkan pada 20 September 2018.