Dua BUMD Usulkan Anggaran Rumah DP Nol Rupiah Ditambah Rp 1,4 Triliun

Jakarta - Adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) pada APBD 2017, membuat banyak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI beramai-ramai mengajukan penyertaan modal daerah (PMD) untuk APBD Perubahan DKI 2018.

Tak luput juga dua BUMD DKI yang diberikan penugasan membangun rumah dengan uang muka (down payment/DP) nol rupiah. Kedua BUMD tersebut adalah PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan PD Pembangunan Sarana Jaya. Mereka meminta penambahan PMD sebesar Rp 1,4 triliun.

PT Jakpro merencanakan akan membangun rumah dp nol rupiah di dua lokasi. Lokasi pertama yang terintegrasi dengan kawasan berorientasi transit atau transit oriented development (TOD). Yakni di Jalan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Hunian DP nol rupiah ini akan terintegrasi dengan depo serta stasiun kereta cepat ringan atau light rapid transit (LRT).

Untuk membangun di lokasi pertama ini, PT Jakpro membuat dua skema pembangunan rumah DP Nol Rupiah. Skema pertama, akan dibangun tiga menara dengan kapasitas 5.700 unit. Semua unit akan diisi oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di bawah Rp 7 juta per bulan. Total anggaran yang diminta untuk skema pertama mencapai Rp 662,6 miliar.

Skema kedua, hanya akan ada 4.900 unit yang ditujukan untuk MBR dan masyarakat umum. Total anggaran yang diminta Rp 265 miliar. Selanjutnya, lokasi kedua berada di Jalan Yos Sudarso, Kebon Bawang, Jakarta Utara. Jakpro meminta Rp 266,5 miliar untuk membangun 1.222 unit.

Sedangkan PD Pembangunan Sarana Jaya mengajukan anggaran Rp483,9 miliar. Jumlah ini terbagi dua. Pertama, anggaran sebesar Rp 128,6 miliar ditujukan untuk pembangunan awal proyek Klapa Village.

Kedua, Sarana Jaya akan mencari lokasi baru untuk rumah dp nol rupiah. Untuk ini, mereka meminta Rp 355,4 miliar bagi pengadaan tanah seluas kurang lebih 3 hektare.

Program Rumah DP Nol Rupiah merupakan program unggulan Gubernur DKI, Anies Baswedan bersama pasangannya sebelum mengundurkan diri sebagai Wakil Gubernur DKI, Sandiaga Uno.

Mereka mengharapkankan program rumah dp nol rupiah dapat menjadi solusi perumahan di Jakarta. Karena warga Jakarta bisa mendapatkan rumah tanpa uang muka. Dengan istilah lainnya, Pemprov DKI bersedia menalangi uang muka dengan APBD. Lalu warga membayarnya dengan cara mencicil.

Namun, setelah sepuluh bulan menjabat, program ini belum terlaksana. Baru hunian di Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Utara yang diumumkan ke publik. Tetapi hunian di kawasan itu belum bisa dibeli sampai sekarang.

Permintaan PMD dari dua BUMD DKI untuk program rumah DP nol rupiah dibenarkan Ketua Komisi C DPRD DKI, Santoso.

Tidak hanya itu, ada enam BUMD DKI lainnya yang juga mengajukan penambahan PMD pada pembahasan APBD Perubahan DKI 2018. Total usulan dari delapan BUMD tersebut sebesar Rp 11,015 miliar. Keenam BUMD DKI tersebut adalah, PT Mass Rapid Transit, PT Food Station Tjipinang Jaya, PT PAM Jaya, PD PAL Jaya, PD Dharma Jaya dan PD Pasar Jaya.

Santoso memahami untuk menjalankan penugasan dari Pemprov DKI yang low benefit dibutuhkan PMD. Kendati demikian, Komisi C DPRD DKI meminta delapan BUMD DKI ini memprioritaskan penyerapan untuk program kesejahteraan masyarakat.

"Saya sangat berharap, PMD ini lebih banyak diberikan kepada program kesejahteraan masyarakat. Misalnya, untuk pembangunan rumah DP nol rupiah atau pembangunan rumah susun," kata Santoso, Selasa (14/8).

Tidak hanya itu, ia mengharapkan PMD yang diajukan BUMD DKI yang bergerak di bidang property dan infrastruktur, dapat melakukan program landbank untuk mempermudah pemerintah dalam merealisasikan kebutuhan perumahan bagi warga.

"Ya lagi-lagi, pemberian PMD ini tidak membuat BUMD DKI hanya fokus pada profit Oriented. Tetapi juga fokus pada sosial Oriented. Karena ada penugasan dari Pemprov DKI untuk kepentingan warga Jakarta," jelasnya.