Redistribusi Guru Dilakukan dengan Sistem Zonasi

Jakarta - Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (GTK Kemdikbud), Supriano, mengatakan, salah satu tujuan zonasi adalah untuk penerapan redistribusi guru. Namun, redistribusi guru ini tidak akan dilakukan lintas daerah.

Menurut Supriano, pada prinsipnya, redistribusi guru berbasis zonasi mirip dengan penerimaan peserta didik baru (PPDB). Guru dengan domisili terdekat dengan sekolah mendapat prioritas. Guru yang terkena rotasi ke luar zona bisa terjadi jika kuota guru di dalam satu zona sekolah sudah penuh.

"Saya tegaskan lagi ya, redistribusi untuk guru itu di dalam zonasi. Seandainya dalam satu zonasi itu gurunya sudah memenuhi, cukup, atau malah kelebihan guru-guru yang tersertifikasi, bisa saja didistribusikan ke tetangga zonasinya tapi masih di dalam kabupaten/kota," ujar Supriano di gedung Kemendikbud, Jakarta, Rabu (5/9).

Selanjutnya, mantan direktur Pembinaan SMP ini juga mengatakan, zonasi digunakan untuk menghitung kebutuhan sekolah, guru, siswa dan tenaga kependidikan di setiap wilayah.

Menurut dia, melalui zonasi, pemerintah bisa memetakan dengan akurat berapa rombongan belajar yang dibutuhkan dan jumlah lulusan pada setiap jenjang. Sehingga tidak tertutup kemungkinan bahwa skema zonasi ini digunakan untuk pembinaan kesiswaan.

Selanjutnya, Supriano kembali mengingatkan bahwa program atau skema zonasi ini pertama kali digunakan untuk PPDB. Kemdikbud mewacanakan pada Oktober ini, skema tersebut juga akan digunakan untuk redistribusi guru. Selanjutnya itu akan digunakan untuk pelatihan peningkatan proses pembelajaran melalui musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) dan kelompok kerja guru (KKG). Supriano mengklaim, zonasi menjadi solusi untuk meningkatkan mutu dan jumlah sekolah.

"Balitbang kami sudah punya draf awal yang nanti bakal didiskusikan dengan kabupaten/kota. Ini zonasi versi kami. Lalu bagaimana zonasi versi kabupaten/kota, mungkin ada perubahan. Kemudian setelah nanti disepakati, saya akan lebih mudah menghitung gurunya karena zonasi itu kan ada nomor uniknya, enggak bisa ketukar," ujarnya.

Supriano juga menyebutkan, skema zonasi ini bertujuan untuk pemerataan pendidikan secara menyeluruh. Ia mencontohkan, saat ini dalam satu zonasi hanya ada satu sekolah favorit. Maka mendatang, dengan skema zonasi akan ada lima sekolah di satu zonasi.

"Kami harapkan di satu zonasi ada lima sekolah. Kelimanya favorit semua. Kan negeri ini pelayan publik, jadi mestinya kualitasnya juga sama," ujarnya.

Sementara untuk daerah tertinggal, terluar, terdepan (3T), Kemdikbud telah mengantungi draf strategi yang tepat untuk melakukan redistribusi yang akan didialogkan bersama kepala daerah dan kepala dinas pendidikan pada Oktober mendatang.

Ketika ditanya apakah daerah yang belum cukup kuat atau SDM-nya belum baik akan mendapatkan pendampingan. Supriano mengatakan, hal tersebut sedang didiskusikan. "Nanti kita masih diskusikan, jika ada zonasi yang 'kurus' atau 'gemuk'. Pastinya kalau yang 'gemuk' itu akan kita distribusi ke zonasi terdekat. Dan kalau ada kurang itu nanti akan ada rekrutmen, akan diarahkan," terangnya.

Kasta
Sebelumnya, Ikatan Guru Indonesia (IGI) mendesak pemerintah segera menerapkan redistribusi guru berbasis zonasi. IGI menilai, zonasi memungkinkan distribusi guru terbaik dari seluruh Indonesia tersebar secara merata ke seluruh sekolah.

Ketua Umum Pengurus Pusat IGI, Muhammad Ramli Rahim, mengatakan, penerapan zonasi guru akan meruntuhkan kasta di dalam dunia pendidikan yang selama ini terbangun. "Puluhan tahun terbangun kasta dalam dunia pendidikan, dan memberi dampak negatif serta mendegradasi integritas siswa, guru, dan orang tua," kata Ramli.

Untuk itu, ia berharap, pemerintah bertindak cepat dalam melakukan pemerataan kualitas pendidikan yang dimulai dari pemerataan guru agar mutu pendidikan dasar dan menengah nasional bisa merata dan meningkat.