Diapresiasi, Sikap dan Langkah PDIP terhadap Kader Korup

Jakarta - Langkah dan sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap kader-kader partai yang terkena kasus korupsi mendapat apresiasi. PDIP dinilai selalu terdepan dalam menangani kasus korupsi menyangkut kadernya.

"PDIP adalah partai pertama yang melaksanakan pemecatan langsung kader yang terkena kasus korupsi, khususnya bila terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK," ujar Direktur Aukflarung Institute, Dahroni Agung Prasetyo di Jakarta, Senin (10/9).

Sebelumnya, mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay mengatakan, sampai saat ini sedikitnya sudah ada 34 calon anggota legislatif (caleg) berlatar belakang narapidana korupsi yang sudah diloloskan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bakal valeg eks napi korupsi terbanyak dari Partai Gerindra yang disusul oleh Partai Amanat Nasional (PAN). Sementara, empat parpol yang tidak memiliki satu pun bakal caleg mantan koruptor adalah PDIP, PKB, PPP, dan PSI.

Menurut Dahroni, sejak awal PDIP memang terlihat sebagai partai yang konsisten dalam pemberantasan korupsi. PDIP adalah partai yang terkenal selalu mengambil sikap tegas bila ada kadernya terlibat kasus demikian.

"Misalnya, jika ada kader kena OTT, PDIP langsung melakukan pemecatan. Bukan sekadar omongan saja, karena seketika juga pemberhentian dilakukan, suratnya pun disampaikan ke publik. Jadi, tak asal klaim saja," kata Dahroni.

Dikatakan, hal itu terbukti dalam kasus terakhir menyangkut puluhan anggota DPRD Malang. PDIP langsung memecat anggotanya yang terlibat kasus itu. Mereka langsung diganti demi menjaga agar pelaksanaan pemerintahan daerah Malang tetap bisa berjalan.

"Silakan saja dibandingkan dengan partai lain. Buka saja catatan, apakah mereka melakukan langkah yang sama dengan PDIP," kata Dahroni.

Menurut dia, berdasarkan penelusurannya, PDIP memang pernah mencanangkan diri sebagai partai pelopor antikorupsi. Komitmen itu diumumkan langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada Rakernas I di Bandung, Jawa Barat, pada 2011.

"Pad Rakernas Bandung itu, PDIP sudah menegaskan sikap sebagai partai pelopor pemberantasan korupsi. Maka tak heran, bila PDIP tak pernah terkena stigma, sebut saja seperti Partai Demokrat, yang sampai sekarang belum bisa lepas dari kasus menyangkut perkara M Nazaruddin," ulas Dahroni.

Dilanjutkannya, PDIP tak sekadar mengikrarkan diri sebagai partai pelopor antikorupsi. Sikap itu dilembagakan lewat tata cara keorganisasian. Hal itu terbukti dengan cara PDIP yang menata sistem perekrutan calon kepala daerah dan calegnya.

Para calon wajib mengikuti sejumlah proses penyaringan. Mulai dari proses administratif, tes psikotes, hingga wawancara mendalam. "Ini bisa dipahami sebagai langkah untuk memastikan calon kepala daerah dan caleg benar-benar berkualitas," katanya.

PDIP, ukar Dahroni, juga menjadi partai pertama yang melaksanakan pendidikan kader lewat sekolah partai. Setelah lolos tes awal, para calon kepala daerah maupun caleg, harus mengikuti sekolah itu, di mana salah satu materi utamanya adalah terkait permasalahan hukum dan korupsi.

PDIP mengundang sejumlah pemateri, baik dari KPK maupun penegak hukum lainnya, untuk mengisi tema itu di sekolah partai. "Ini bagus untuk mengingatkan para calon kepala daerah, dan para caleg, terkait rambu-rambu yang harus mereka perhatikan sehingga tak terjebak dalam tindak pidana korupsi," kata Dahroni.

Makanya, bagi dia, tak heran bila pada Pilpres 2019 PDIP menjadi satu-satunya dari jajaran partai besar yang benar-benar klir dari isu caleg mantan napi korupsi. "Semua mantan napi korupsi yang jadi caleg langsung dicoret," kata dia.