Kelompok Garis Keras Manfaatkan Demokrasi untuk Mencapai Tujuan

Jakarta – Gerakan politik yang terjadi belakangan ini, seperti gerakan #2019GantiPresiden, disinyalir sebagian kalangan telah dimanfaatkan oleh kelompok garis keras. Mereka memanfaatkan kebebasan berpendapat yang ada dalam demokrasi untuk mencapai tujuannya, yakni mengubah sistem pemerintah.

"Keterlibatan kelompok garis keras, bahkan pro-ISIS di Indonesia dalam mendukung gerakan politik dan demokrasi, bukan untuk memperjuangkan demokrasi itu sendiri. Mereka sekadar menunggangi demokrasi demi tujuan akhirnya mengganti sistem pemerintahan dan bernegara. Jadi, bukan peduli pada esensi demokrasi, melainkan betul-betul mengambil keuntungan pada momentum itu," kata Direktur Pelaksana Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikalisasi, Adhe Bhakti di Jakarta, Senin (10/9).

Dia pun mencontohkan kelompok pro-ISIS Bekasi yang dipimpin Abu Nusaibah ikut hadir dalam aksi 411 terkait kasus penistaan agama dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta, pada 2017. Mereka tidak peduli dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta dan apakah Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) menista agama atau tidak.

"Tujuan mereka adalah terjadi kerusuhan. Mereka akan merebut senjata dari polisi dan tentara yang berjaga. Pergantian kekuasaan atau kerusuhan untuk itu hanya bisa dilakukan ketika mereka sudah bisa menguasai persenjataan. Itu akan berbahaya jika gerakan ini dimanfaatkan oleh kelompok pro-ISIS," kata Adhe.

Dijelaskan, ISIS adalah kelompok teroris dengan menggunakan agama sebagai kedok. Kelompok ini membajak kepentingan-kepentingan agama agar bisa meraih kekuasaan. Justru, perilaku mereka yang mencoreng nilai-nilai agama menjadi buruk di mata masyarakat, apalagi mereka menggunakan cara-cara kekerasan. Kelompok ini, ujarnya, berdiri dan menyebar ke belahan dunia, termasuk ke Indonesia, sejak 2014.

Di Indonesia, kata dia, para pendukungnya menyebut diri sebagai Jamaah Ansharu Daulah (JAD) atau Jamaah Ansharu Khilafah (JAK). Para anggotanya terlibat aksi kekerasan dan terorisme sejak 2014, mulai membunuh anggota polisi, masyarakat umum, tempat ibadah, dan yang lainnya dengan cara aksi bom bunuh diri.

"Pada Mei 2018, para pendukung ISIS melakukan kerusuhan di rutan Mako Brimob dengan cara melakukan tindakan sadis terhadap salah satu anggota polisi. Selepas itu, mereka melakukan penyerangan pada anggota polisi dengan cara aksi bom bunuh diri, seperti yang terjadi di Surabaya," kata dia.

Adhe menambahkan, kelompok-kelompok garis keras itu merupakan kelompok antidemokrasi. Mereka tidak akan pernah ikut dalam proses demokrasi, seperti melakukan pencoblosan di bilik suara. Bagi mereka, siapa saja pemerintah yang tidak menggunakan hukum-hukum agama adalah thagut.

Tak hanya itu, meski pemerintahan tersebut sudah menggunakan dengan hukum agama, seperti negara-negara di Timur Tengah, mereka juga dianggap tidak sesuai dengan aliran keagamaan mereka, termasuk disebut juga murtad dan thagut.

Indonesia, ujar Adhe, termasuk negara yang diyakini sebagai negara thagut itu, sehingga wajib diperangi dan melakukan pemberontakan dengan cara teror. "Mereka melakukan teror itu bertujuan melemahkan pemerintah. Setelah terjadi pelemahan, mereka akan bergerak membuat huru-hara guna merebut kekuasaan," ujarnya.

Pada titik ini, gerakan politik, seperti aksi #2019GantiPresiden, dimanfaatkan demi mendapatkan momentum. "Jadi, bukan demi demokrasi, tetapi demi mencapai tujuan akhir mereka, yakni mengganti sistem yang ada di Indonesia saat ini," ujarnya.