Padat Karya dan Orientasi Ekspor

Siapapun pemenang dalam pemilihan presiden 2019, langsung dihadapkan pada tantangan masalah perekonomian bangsa yang pelik. Mulai dari isu ketenagakerjaan, daya saing, neraca perdagangan, hingga pertumbuhan ekonomi.

Soal ketenagakerjaam, misalnya, Perpres No 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing bisa berdampak sistemik terhadap realitas di bidang ketenagakerjaan, terutama menyangkut daya serap tenaga kerja lokal dan fakta angka pengangguran di Indonesia.

Di satu sisi, ada yang meyakini keluarnya perpres tersebut adalah bagian dari ‘karpet merah’ untuk menarik investor. Namun, di sisi lain, realitas yang ada tidak bisa menampik terhadap ancaman masuknya pekerja asing. Bahkan, rencana masuknya dosen asing bergaji Rp 65 jutaan juga memicu sentimen di bidang pendidikan.

Menjawab kontroversi dari perpres tersebut, Menaker Hanif Dhakiri menegaskan bahwa jumlah pekerja asing di Indonesia masih wajar, yaitu sekitar 85.000 orang pada akhir tahun 2017 dan sampai April 2018 sekitar 126.000 orang atau naik 70% dibanding tahun 2016. Tenaga kerja asing didominasi dari Tiongkok, Jepang, Amerika, dan Singapura. Jumlah pekerja asal Tiongkok yang meningkat tidak terlepas dari dominasi investasinya yang tersebar di sejumlah bidang di Indonesia.

Sementara itu, pengangguran di Indonesia per Agustus 2017 versi BPS sebesar 7,04 juta orang atau 5,5% dibanding total penduduk, dan pada tahun 2018 ini ditargetkan turun menjadi 5%. Padahal, aspek lain yang tidak bisa terlepas dari pengangguran adalah ancaman kemiskinan, dari potensi tereduksinya daya beli. Jadilah rangkaian mata rantai yang sangat kompleks.

Padat Karya
Berkaitan dengan upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja, beralasan jika pemerintah berusaha membuka seluas-luasnya untuk investasi yang bersifat padat karya. Tidak bisa disangkal bahwa investasi padat modal lebih berkembang karena dukungan teknologi dan faktor nilai tambah yang dihasilkan lebih maksimal dibanding investasi padat karya.

Meskipun demikian, sejumlah industri masih mengutamakan model padat karya. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menumbuhkembangkan daya tarik investasi padat karya. Untuk merealisasikan atas keyakinan terhadap potensi investasi padat karya, pemerintah membangun infrastruktur yang bisa memacu geliat ekonomi di daerah.

Era otonomi daerah sejatinya juga mengusung semangat untuk mengembangkan potensi ekonomi di daerah, termasuk industri kreatif yang relevan dengan penumbuhkembangan basis ekonomi riil di daerah yang selaras dengan potensi sumber daya lokal dan kearifan lokal.

Komitmen terhadap pembangunan ekonomi di daerah itu ditopang dengan konsisten pemerintah mendukung alokasi dana desa yang jumlahnya meningkat setiap tahun. Dana desa yang tahun ini sebesar Rp 0,8 miliar per desa memungkinkan desa membangun dan memaksimalkan potensi ekonominya.

Paling tidak, dibanding tahun 2016, yang mana jumlah dana desa baru sebesar Rp 46,8 triliun untuk 74.745 desa, maka anggaran yang lebih banyak saat ini memungkinkan untuk memacu geliat ekonomi daerah. Bijak dalam pengelolaan dana desa secara tidak langsung memperlancar pembangunan daerah dan pemerataan pembangunan, termasuk perbaikan sarana–prasarana infrastruktur di daerah.

Hal ini akan berpengaruh terhadap distribusi produk unggulan di daerah. Oleh karena itu, multi fungsi pemanfaatan dana desa yang tahun ini mencapai Rp 60 triliun untuk 74.910 desa diharapkan dapat memacu ekonomi desa, meningkatkan kesejahteraan, serta mereduksi ketimpangan.

Optimalisasi dana desa juga bisa diterapkan untuk pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi di desa dan daerah, terutama yang memacu produk unggulan daerah dan yang berorientasi ekspor. Artinya, potensi pengembangan ekspor yang mengacu dari hasil produk unggulan di daerah akan memberikan manfaat ganda, yaitu pertama: bisa memacu geliat ekonomi di daerah sehingga berpotensi terhadap pendapatan di daerah dan tentu akan mereduksi pengangguran.

Kedua, mata rantai yang terjadi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja dan perbaikan kesejahteraan di daerah. Ketiga, implikasi jangka panjangnya adalah mereduksi kemiskinan di daerah karena potensi ekonomi yang terus berkembang.

Keempat, ketimpangan antardaerah bisa tereduksi dan hal ini berpengaruh positif terhadap turunnya jumlah migrasi tahunan, terutama pasca-Lebaran. Kelima, penerimaan negara dari ekspor semakin meningkat sehingga neraca perdagangan surplus.

Defisit
Kalkulasi terhadap besaran ekspor sebagai implikasi dari geliat ekonomi di daerah akan memberikan pengaruh signifikan terhadap neraca perdagangan. Artinya, akumulasi dari semua daerah yang mampu menciptakan produk unggulan berorientasi ekspor dan juga didukung oleh industri padat karya, akan menghasilkan neraca perdagangan yang surplus.

Pada periode Januari–Februari 2018 neraca perdagangan defisit, yaitu US$ 670 juta dan US$ 120 juta, sedangkan periode Maret mengalami surplus US$ 1,09 miliar. Hal ini memberikan gambaran tentang prospek ekspor meski ada bayang-bayang tahun politik dan memanasnya konflik global, misalnya kasus perang dagang AS-Tiongkok dan konflik Korea Utara-Selatan.

Tanpa mengabaikan adanya konflik global, yang pasti pasar masih terbuka, terutama didukung oleh e-commerce yang memungkinkan produk unggulan di daerah dan produk hasil UMKM untuk menembus pasar ekspor dunia. Artinya, dukungan e-commerce yang semakin berkembang pesat memberikan potensi yang sangat luar biasa untuk ekspor di berbagai negara dengan ketersediaan pasar yang semakin terbuka.

Meski demikian, faktor lain yang tetap perlu diperhatikan adalah fluktuasi kurs rupiah yang sempat mencapai level psikologis Rp 15.000/ US$ karena akan berpengaruh terhadap daya saing produk lokal akibat banyaknya komponen bahan baku yang masih diimpor. Demikian juga dengan stabilitas sosial politik terkait pilpres 2019.

Edy Purwo Saputro, Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo