Wacana Pindah Ibu Kota, Palangkaraya Tak Mau Kearifan Lokal Terpinggirkan

Jakarta - Meski wacana pemindahan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah masih digodok, Pemerintah Kota (Pemkot) Palangkaraya menegaskan kearifan lokal jangan sampai terpinggirkan seperti di Jakarta.

Wakil Wali Kota terpilih Palangkaraya, Umi Mastikah secara prinsip menyambut baik wacana pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke Palangkaraya. Menurut dia, sudah saatnya persiapan pemindahan dipraktikkan, bukan hanya sekedar dari seminar ke seminar.

"Masyarakat kami bangga jika kotanya dijadikan sebagai ibu kota negara. Hanya saja, kami harus mempersiapkan apa yang dibutuhkan dalam pengembangan kota sebagai ibu kota. Yang paling penting, yang kami minta adalah masyarakat asli, penduduk lokal, dalam hal ini, Suku Dayak, harus lebih mendapatkan kebijakan secara khusus," kata Umi dalam acara 'Seminar Optimaliasi Penataan Ruang Kota Palangkaraya' di Hotel Pullman, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (18/9).

Berangkat dari pengalaman di Jakarta, lanjutnya, kearifan lokal dan penduduk asli Jakarta, yaitu Suku Betawi, menjadi kelompok termarjinalkan dalam pembangunan Jakarta. "Kami tidak ingin masyarakat menjadi termarjinalkan. Tentu kita akan menyiapkan sumber daya manusianya yang terkait dalam kearifan lokal. Bagaimana kita tetap menyelamatkan budaya dan alamnya," ujar dia.

Selain itu, dalam pengembangan Palangkaraya sebagai ibu kota dibutuhkan pembangunan infrastruktur. Pihaknya tidak mau pembangunan infrastruktur akan mengikis hutan alami di Palangkaraya. Adapun saat ini, wilayah kota Palangkaraya masih terdapat 62 persen lahan hutan. "Kami berharap meski sudah menjadi Ibu Kota RI, hutan tidak dibabat habis. Tebang hutan sebatas kebutuhan infrastruktur saja. Paling tidak, 30 persen, jangan lebih dari itu. Hutan harus kita lestarikan," terangnya.

Diakuinya, untuk bisa membuat infrastruktur kuat dan berdaya tahan bagus perlu membuat event berskala internasional. "Kami siap kalau nanti ada acara seperti Asian Games diadakan di sini. Atau Parade Bunga Dunia. Kami siap jadi tuan rumah," paparnya.

Hal senada juga diungkapkan Wali Kota Palangkaraya, Riban Satria. Dia mengatakan, satu hal yang sangat berharga adalah masyarakat lokal jangan tergusur dalam pengembangan Palangkaraya menjadi Ibu Kota RI. "Kalaupun nanti di sana ada ibu kota, dan mereka harus pindah, maka harus sesuai yang mereka inginkan. Tetap mengangkat kearifan lokal," kata Riban dalam acara yang sama.

Meski diakuinya, wacana ini membutuhkan waktu yang cukup panjang. Karena penetapan sebagai ibu kota membutuhkan waktu minimal 100 tahun. Sebelum menjadi ibu kota, paling tidak Palangkaraya harus ditata di atas kota-kota megapolitan lainnya di Indonesia.

Dijelaskannya, Kota Palangkaraya memiliki luas 2.850 kilometer persegi atau empat kali lipat luas wilayah DKI Jakarta. Dari luas tersebut, 62 persen wilayahnya masih berupa kawasan hutan. Sementara, yang telah terbuka lahannya sekitar 35,41 persen. Kawasan yang telah terbangun sebagai daerah administrasi yaitu sekitar 2,35 persen.

"Kota Palangkaraya masih mungkin untuk kami tata. Masih memungkinkan kami kembangkan sebagai ibu kota negara baru. Karena kawasannya masih kosong," ujarnya.

Untuk pengembangan Palangkaraya sebagai ibu kota negara baru, adalah segera menyelesaikan penyusunan Rencana Tata Ruang wilayah Kota (RTRW Kota). Karena aturan ini akan menjadi dasar pengembangan wilayah yang dibangun berdasarkan zonasi sesuai peruntukannya. "Kami titip ini kepada Ibu Wakil Wali Kota terpilih. Prinsipnya, jadi atau tidak jadi pemindahan ibu kota, kita wajib menata kota untuk berabad-abad ke depan," tegasnya.

Ia juga menitipkan pesan, agar hutan di Palangkaraya tidak dibabat habis dengan alasan pembangunan infrastruktur. "Hutan asli harus dipertahankan," tukasnya.