Tekanan Politik Diduga Dominasi SP3 Sisminbakum

Diusulkan, Kejagung dipanggil DPR untuk menjelaskan tentang keputusan itu.

Anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari mencurigai adanya permainan politik di balik keluarnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus Sisminbakum.
 
Eva sendiri mengaku belum sepenuhnya memahami pertimbangan Kejaksaan Agung mengeluarkan SP3 kasus tersebut. Hanya saja keanehan pasti akan muncul karena banyak tokoh besar nasional yang diduga terkait dengan kasus itu.

"Saya khawatirkan ada tekanan politik tingkat tinggi," kata Eva di Jakarta, hari ini.

Eva mengatakan, Kejagung sebaiknya memperjelas alasan keluarnya SP3 itu, apakah terkait alasan teknis atau karena adanya tekanan politik dari 'orang-orang besar'.
 
Dia mengusulkan Pimpinan Komisi III DPR untuk segera memanggil Kejagung untuk meminta penjelasan atas keputusan itu. "Jadi silakan dibeberkan kepada publik biar jelas semuanya," kata Politisi asal PDIP itu.
 
Hari ini Kejaksaan Agung mengeluarkan SP3 kasus korupsi Sisminbakum  setelah penyidikan selama beberapa tahun. Sebelumnya MA telah memutus bebas mantan Direktur Utama PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD) Yohanes Waworuntu, mantan Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Zulkarnain Yunus, dan bekas Dirjen Administrasi Hukum Umum, Romli Atmasasmita, dalam kasus ini.
 
Tiga nama besar lainnya yang terbelit kasus serupa, yakni Mantan  Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra dan pengusaha Hartono Tanoesoedibjo.
 
Adik dari Hartono, Hary Tanoesoedibjo, adalah pemilik jaringan televisi MNC dan saat ini aktif membangun Partai Nasional Demokrat (Nasdem).