PGN Targetkan 33 SPBG di Jakarta Tahun Ini

"Tahun ini akan ada 33 SPBG dan kami akan usahakan tahun depan lebih banyak."

PT Perusahaan Gas Negara (PGN) menargetkan pembangunan 33 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di Jakarta tahun ini. Sejauh ini, Jakarta baru memiliki sembilan SPBG.

Direktur Pengusahaan PT PGN Jobi Triananda Hasjim mengatakan, rencana itu dilakukan dilakukan untuk mendukung program penghematan dan penggunaan energi alternatif selain Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Tahun ini akan ada 33 SPBG dan kami akan usahakan tahun depan lebih banyak," kata Jobi dalam diskusi bertajuk "Hemat Energi Siapa Rugi" di kawasan Cikini, Sabtu (2/6).
 
Meski begitu, jelasnya, penggunaan BBG masih akan diprioritaskan untuk moda transportasi massal seperti bus Transjakarta. 
 
Sedangkan masyarakat diharapkan dapat melirik penggunaan BBG untuk kendaraan pribadi, secara perlahan. Ia berharap imbauan presiden soal kebijakan energi dapat memicu animo masyarakat beralih ke BBG.

"Peralihan masih belum bisa terimplementasi dengan mudah, mengingat saat ini delta harga antara BBM dan BBG dinilai masih relatif kecil," jelasnya.

Ia melanjutkan, jika harga BBM makin tinggi, maka masyarakat akan mulai menggunakan BBG. "SPBG akan diusahakan bisa ada dimana-mana sehingga orang akan mencoba  energi lain yang murah dan ramah lingkungan," katanya.
 
Di negara-negara yang sukses menggunakan BBG, kata dia, pemerintah menaikkan BBM atau tak memberikan subsidi sehingga mau tak mau masyarakat dengan rela memasang konverter kid BBG untuk kendaraan  pribadi mereka. Selain menambah SPBG, PT PGN juga akan melakukan  revitalisasi terhadap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang  lokasinya dilewati pipa gas. Sehingga SPBU tersebut juga menyedikan gas  atau menjadi SPBG.
 
Sementara itu. Tulus Abadi dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai, gagasan energi alternatif seperti BBG, dari tahun ke tahun diungkapkan pemerintah. Namun tak pernah ada perkembangan sosialisasi penggunaannya.
 
"Ini amanat Undang-Undang (UU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bahwa tugas pemerintah mengendalikan konsumsi BBM, persoalan  dengan gas itu bukan semata infrastruktur tapi kesiapan yang lain," kata  Tulus dalam kesempatan yang sama.
 
Ia menambahkan, untuk mensosialisasikan penggunaan BBG, tak hanya  kendaraan dan SPBG yang disiapkan tapi infrastruktur lain seperti lahan  parkir yang berbeda dari kebiasaan area parkir di Indonesia.
 
"Dengan penggunaan gas untuk kendaraan pribadi perlu kesiapan matang  misal lahan parkir tidak bisa lagi di basement sementara di Jakarta hampir  semua di basement," kata Tulus.
 
Karena itu YLKI meminta pemerintah lebih serius menggarap  penggunaan BBG ini dengan menyiapkan infrastruktur secara holistik.