Uang Muka Rumah DP Nol Rupiah Ditalangi Pemprov DKI, Angsuran Mulai Rp 2,1 Juta

Jakarta - Agar warga Jakarta dengan mudah mendapatkan rumah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan dana talangan sebesar 20 persen dari harga rumah tanpa uang muka (down payment/DP) nol rupiah. Dana talangan ini digunakan untuk fasilitas pembiayaan rumah DP nol rupiah.

Dana talangan untuk program rumah DP nol rupiah dengan menggunakan dana dari APBD DKI, telah diatur dalam Pasal 4,5 dan 6 pada Pergub Nomor 104 Tahun 2018 tentang fasilitas pembiayaan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI, Meli Budiastuti mengatakan Pemprov DKI akan memfasilitasi pembiayaan uang muka dengan dana talangan maksimal 20 persen.

"Untuk dana talangan yang diberikan saat ini tengah diajukan pada APBD 2019. Rencananya dana yang diajukan untuk menalangi 780 unit yang terbagi dalam empat tower," kata Meli yang hadir dalam acara peluncuran Hunian DP Nol Rupiah di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Jumat (12/10).

Dana talangan untuk uang muka tersebut, juga harus dibayarkan oleh warga yang membeli hunian tersebut. Pembayaran dapat dicicil dengan tenor maksimal 20 tahun.

"Karena uang mukanya juga tetap dicicil. Diangsur maksimal 20 tahun. Tergantung dari penerima manfaat tersebut," paparnya.

Dia menjelaskan, pada awal pembangunan terdapat dua tipe unit yakni tipe 21 dan 36. Dari jumlah 780 unit, sebanyak 360 unit bertipe 36 dan sisanya, 420 unit tipe 21.

Harga yang ditawarkan pun untuk tipe 21 berkisar Rp 184 -213 juta, sedangkan untuk tipe 36 yaitu Rp 304-310 juta.

"Harga itu belum termasuk PPN. Karena tipe 36 kena PPN. Kalau tipe 21 tidak kena PPN. Apabila masyarakat mengajukan untuk pembayaran uang muka difasilitasi oleh Pemprov DKI. Dan Pemprov DKI akan mengalokasikan dana talangan dalam APBD DKI," ujarnya.

Untuk jangka waktu cicilan terdapat dua skema waktu yaitu 15 tahun dan 20 tahun. Besaran angsurannya antara Rp 2,1 juta per bulan hingga Rp 2,6 juta per bulan.

Untuk saat ini, pembayaran cicilan hunian DP nol rupiah yang berbentuk rumah susun milik sendiri (rusunami) ini masih di Bank DKI. Namun ia berharap, ke depan, akan ada bank-bank nasional lainnya yang ikut berpartisipasi mendukung program tersebut.

Dana talangan tersebut sudah diusulkan dalam Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2019 sebesar Rp 5,8 triliun dengan nama anggaran Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah.

"Sudah di anggaran 2019, sedang proses pembahasan tetapi saya tidak bisa merincikannya, karena masih dalam proses pembahasan," ungkapnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI, Saefullah menjelaskan dana talangan sebesar Rp 5,8 triliun yang diusulkan dalam KUA-PPAS DKI 2019, antara lain untuk menalangi 20 persen uang muka kredit rumah susun DP nol rupiah. Maksimal, dana talangan tersebut sebesar Rp 90 juta per unit rumah. Dana talangan ini dialokasikan untuk 2.500 unit rumah yang harus dikembalikan bersama pembayaran cicilan kredit rumah.